oleh

Legislator Pamekasan Tidak Keberatan Premium Dihapus, tapiAda Syaratnya

Kabarmadura.id/PAMEKASAN–Beberapa pihak yang tidak keberatan atas rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, memiliki keinginan khusus agar kebijakan berlatar pelestarian lingkungan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat

Salah satunya disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Syafiuddin. Dia sejatinya tidak keberatan dengan rencana pemerintah pusat itu. Namun harus dilakukan dengan cara yang baik serta bijak dalam setiap pengambilan keputusannya. Sebab kebijakannya akan dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia.

Jika BBM jenis premium benar-benar akan dihapus, maka pemerintah harus mencari cara agar tidak menyulitkan masyarakat bawah. Sebab, premium sudah sangat akrab dengan masyarakat, bahkan banyak usaha kecil yang sangat bergantung dengan BBM yang akrab disebut bensin itu.

Artinya, kata pria yang akrab disapa Syafi’ itu, premium juga sangat membantu perekonomian masyarakat, karena harganya yang relatif terjangkau.

“Saya tetap berkhusnudzan bahwa pemerintah pusat memiliki pertimbangan yang tentunya sudah matang, namun nasib masyarakat bawah juga perlu dipertimbangkan,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Bagaian Administrasi dan PerekonomianSekretariat (Setkab) Kabupaten (Pemkab) Pamekasan Sri Puja Astutik menuturkan, hingga saat ini wacana tersebut belum terkonfirmasi secara pasti ke pemerintah daerah.

Namun demikian, dia memprediksi, kebijakan pengalihan penggunaan premium ke pertalite dan pertamax itu bisa dipastikan bakal terjadi. Sebab, dia melihat, hingga saat ini premium masih ada dan tetap dikomersilkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

“Penghapusan yang dimaksud mungkin pengalihan, dari premium ke pertalite dan pertamax. Kalau kabar itu memang ada,” ujarnya.

Kendati begitu, Sri mengaku pihaknya telah dikonfirmasi mengenai rencana pengalihan BBM tersebut. Namun hingga saat ini rencana tersebut belum direalisasikan dan pihak Pertaminapun hingga saat ini belum mengonfirmasi lebih lanjut perihal rencana tersebut.

Oleh sebab itu, Sri mengaku belum mengetahui kapan kiranya rencana tersebut bakal direalisasikan. Sebab hingga saat ini pun menurutnya BBM jenis premium masih disuplai oleh Pertamina, meski dalam penyuplaiannya saat ini dibatasi, yaitu 8 kiloliter (kl) per hari untuk skala kabupaten.

“Sebab premium sampai sekarang kan masih ada, masih dijual di SPBU. Berarti masih ada. Kurang tau juga rencana itu kapan,” tutupnya.

Lebih lanjut, Sri menjelaskan, bahwa premium dan Solar merupakan BBM bersubsidi dan dilarang keras dikomersilkan secara bebas dengan dijual kembali kepada para tengkulak. Hal itu, menurutnya melanggar aturan dan dapat dikenakan sanksi.(ali/waw)

Komentar

News Feed