oleh

Legislator Pamekasan Tolak Rencana Impor Beras, Lahan Produktif Cukupi Kebutuhan Pangan

KABARMADURA.ID, SUMNEP –Baru-baru ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan RI berencana mengimpor 1 juta ton beras. Rencana tersebut mendapat respon penolakan dari banyak pihak. Salah satunya dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan.

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Achmadi mengatakan, rencana impor beras boleh dilakukan jika kebutuhan beras nasional meningkat di saat produksi beras menurun. Sementara menurutnya, secara nasional dan bahkan Pamekasan sendiri masih memiliki persediaan beras yang cukup.

Karena itu, pihaknya tegas menolak rencana impor beras. Sebab, dia mengaku kasihan kepada para petani, karena impor komoditi hanya akan menyusahkan petani, tidak terkecuali para petani di Pamekasan. Pihaknya meminta agar dinas terkait menjabarkan kepada publik mengenai kebutuhan beras lokal dan jumlah produksinya.

Sebagai lembaga yang bertugas di bidang pengawasan, pihaknya mengaku akan memantau dan memastikan kesiapan Pamekasan terhadap persediaan beras. Pengawasan terhadap sektor pertanian terus dilakukan guna memastikan kewaspadaan terjadinya krisis beras.

Secara politis, pihaknya mengaku akan melayangkan surat yang berisi tentang aspirasi masyarakat, bahwa rencana impor beras yang dilakukan saat ini tidak tepat. Karena saat ini sedang masa panen dan lahan pertanian padi di Pamekasan masih produktif.

“Dinas pertanian harus memastikan dan membuktikan bahwa Pamekasan saat ini untuk beras surplus,” tegasnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan, Ajib Abdullah melalui Kepala Seksi (Kasi) Perlindungan Tanaman DKPP Pamekasan mengungkapkan, Pamekasan saat ini memiliki lahan tanam padi yaitu 27 ribu hektar. Sementara realisasi panennya yaitu sebanyak 13 ribu hektar.

Berdasarakan data statistik Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Pamekasan, hasil produksi dari 13 ribu hektar itu rata-rata lebih dari 150 ribu ton per tahun.

Dengan kondisi ini, menurutnya kondisi produksi beras di Pamekasan masih terbilang aman, sehingga tidak membutuhkan impor beras. Karena petani di Pamekasan masih bisa mencukupi kebutuhan beras lokal.

Sementara berdasarkan data Dinas Pertanian Sumenep, hasil produksi komoditas padi di Sumenep mencapai 219.685.68 ton di tahun 2020 lalu.

Menurut Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pertanian Sumenep Yanyan Heryana, hasil produksi ini sebenarnya mencukupi kebutuhan pangan Sumenep. Karena kebutuhan pangan di Sumenep setiap pekan sebanuak 1.764,10 ton.

“Jadi berdasarkan data ini, jika dikalkulasi lebih jauh maka sejatinya hasil produksi pertanian warga itu mencukupi terhadap kebutuhan pangan kita. Dengan kata lain, kita bisa memotong pengadaaan dari pangan, dengan memanfaatkan potensi pangan lokal,” ungkapnya.

Besarnya hasil produksi pertanian pangan di Sumenep juga diakui Ketua Lembaga Pertanian PCNU Sumenep H. Alfin. Ia menyatakan bahwa mestinya pemerintah memang memanfaatkan dan memaksimalkan hasil prodiksi pangan lokal, yang sejak dulu hingga saat ini, diperjuangkan oleh sejumlah petani.

“Bukan malah ngimpor dari luar,” ucapnya.

Yang lebih miris menurut H. Alfin, selain kebijakan impor beras, pemerintah justru melegalkan aksi-aski alih fungsi lahan yang kini berlangsung massif di Sumenep.

Menurutnya, fenomena alih fungsi lahan di Sumenep akan menjadi tantangan besar bagi masa depan pangan masyarakat Sumenep. Bukan berkembang menjadi lebih berdaulat, tetapi justru semakin tegantung pada perusaaan-perusahan pangan. Karena lahan produktif warga yang biasanya ditanmi padi atau jagung ludes menjadi wilayah-wilayah industri.

“Apalagi sekarang pemerintah merencanakan tambang fosfat. Jelas ini akan memperburuk masalah pangan kita. Maka dari itulah, saya dan teman-teman sekarang sedang menyiapkan program untuk turun ke masayarkat desa,” tegas H Alfin. (ali/km62/waw)

Komentar

News Feed