oleh

Legislator Pamekasan Ungkap Kerisauan Para Kades dalam Program BLT

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Syafiuddin menceritakan bahwa sering menerima konsultasi para kepala desa (kades) terkait penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa (DD).

Kerisauan para kades adalah tentang bagaimana mengantisipasi kemungkinan adanya warga desa yang tidak menerima satu pun pos bantuan lain, seperti BPNT dan PKH.  Sementara warga tersebut terdampak secara ekonomi dari wabah Coronavirus Desease 2019 (Covid-19).

“Konsultasi mereka termasuk cara mengklasifikasi warga untuk mendapatkan bantuan ini,” kata Syafiuddin saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/4/2020).

Salah satu kebingungan dari  kades tersebut, ulas Syafiuddin, adalah jika terdapat warganya yang tidak bisa dicover dari beberapa program itu, sementara warga tersebut secara ekonomi terdampak langsung.

“Hadirnya program tersebut bagi sebagian kades adalah beban moril dan bisa menjadi pukulan balik. Karena yang terjadi di desa, ketika warga mendengar ada kabar bantuan, maka mereka penekannya harus dapat semua,” paparnya.

Dari konsultasi  tersebut, salah satu keinginan dari sebagian kades adalah lebih baik membagi sembako secara secara merata, utamanya kepada warga yang tidak menerima BPNT dan PKH, daripada merinci penerima BLT senilai Rp600 ribu per KK.

Anggaran program BLT DD masing-masing desa beragam sesuai dengan alokasi DD yang diterima. Namun, bagi desa yang alokasi DD mencapai Rp1 miliar, alokasi kasarnya adalah sebesar Rp300 juta dari pemangkasan 30 persen program dana desa (DD). Kata Syafiuddin, kalkulasinya hanya bisa menyasar 166 penerima dengan rincian per KK dihitung Rp1,8 juta selama tiga bulan.

“Makanya ini butuh kebijaksanaan bersama. Terutama pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah desa,” tutur Syafiuddin.

Ketua PC GP Ansor Pamekasan tersebut mendorong agar dinas teknis terkait, utamanya inspektorat, bagian hukum dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan memfasilitasi dengan baik kerisauan para kades itu.

“Kami akan coba fasilitasi agar asosiasi kepala desa di Pamekasan bersama-sama dengan PMD, bagian hukum dan mungkin inspektorat untuk mengclearkan kerisuan para kades. Tujuan utamanya, tentu agar tidak tersandung persoalan hukum dan ada solusi dalam mengayomi semua warga,” pungkas Syafiuddin. (bri/waw)

Komentar

News Feed