KABARMADURA.ID | SUMENEP-Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Samioedin mengungkap bahwa program universal health coverage (UHC) yang jalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memiliki kelemahan.
Hal itu terungkap saat dirinya mendapatkan laporan dari salah satu pesantren yang salah satu santrinya berdomisili luar Sumenep, bahkan dari luar Madura yang tidak dapat mengklaim program UHC tersebut.
Artinya, kata Samioedin, hanya memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat Sumenep. Bahkan hanya dengan modal kartu tanda penduduk (KTP) saja.
“Makanya itu harus dicarikan solusinya, kami panggil organisasi perangkat daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep dan RSUD dr H Moh Anwar,” kata dia.
Sebab jika ada santri-santri yang ber-KTP luar Sumenep dan Madura tidak dapat terlayani program tersebut. Sementara mereka menetap lama di Kota Keris ini, sehingga harus ada kebijakan lain dari pemerintah daerah.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep itu juga mengatakan, hasil koordinasi sementara pihak OPD terkait bakal mencari alternatif lain, tetapi hanya khusus santri.
“Mereka menyanggupi untuk layanan santri di Sumenep bakal ditanggung pemerintah. Terutama pesantren-pesantren besar,” imbuhnya.
Sekadar diketahui, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo sering mengucapkan bahwa program tersebut sudah berjalan dengan normal di Kota Keris ini. Sedangkan untuk masyarakat luar harus dicarikan alternatif lain.
“Karena aturan klaim UHC itu hanya untuk masyarakat setempat, tetapi santri memang selalu menjadi prioritas bagi Pemkab Sumenep,” paparnya.
Pewarta: Moh. Razin
Redaktur: Wawan A. Husna
