oleh

Legislator Sayangkan Pengadaan Seragam Dinas di Tengah Wabah Covid-19

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Masuknya penganggaran baju seragam untuk pegawai di organisasi perangkat daerah (OPD) Bangkalan membuat kecewa Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Musawwir.

Rencana pengadan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkalan tahun 2020 itu, disebut tidak memiliki rasa simpati dan empati kepada rakyatnya. Pasalnya, di masa krisis akibat wabah Covid-19 ini, penganggaran seragam itu mencapai Rp772 juta.

Seragam itu diperuntukkan Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan dengan nilai Rp105 juta untuk 160 stel, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Rp200 juta untuk 200 stel, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) sebesar Rp56 juta juta untuk 112 stel dan Dinas Ketahanan Pangan Rp28 juta untuk 59 stel.

Selain dinas itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga mendapat Rp111.854.250 untuk 120 stel, Dinas Peternakan Rp85.077.600 untuk 120 stel, Dinas Perikanan Rp71.9 juta untuk 92 stel, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Rp65.150.000 untuk 72 stel dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Rp49.850.000 untuk 75 stel.

“Padahal dampak hantaman Covid-19 di Bangkalan menyentuh berbagai lini, mulai nelayan, UMKM, serta banyak masyarakat kehilangan pekerjaan atau dirumahkan, akibat musibah bencana non alam yakni wabah Covid-19,” ujarnya.

Kritik itu, diungkapkan Musawwir setelah memmbahas rancangan perubahan APBD tahun 2020. Menurutnya, program kegiatan dan anggaran tersebut harus dihapus.

“Lebih baik kalau anggarannya dialihkan pada program kegiatan lain yang efektif dan produktif,” paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bangkalan Moh. Mohni menuturkan, pengadaan barang dan jasa seperti halnya baju seragam OPD sudah sesuai regulasi, dan saat ini sudah dalam proses realisasi. Bahkan, kata dia, penganggaran tersebut sudah terealisasi.

“Jadi gini, pengadaan barang dan jasa ini sudah sesuai standar LPSE, uji untuk kainnya ini sudah sesuai,” tuturnya.

Mantan kepala Disdik Bangkalan ini mengaku, pihaknya memang tidak menjawab pertanyaan dan kritik dari legislatif itu pada pengantar raperda perubahan APBD 2020 di Gedung DPRD Bangkalan, Selasa (11/8/2020) lalu, karena pengadaan itu memang sudah terealisasi.

“Tadi dalam penyampaian tidak disebutkan, karena sudah terealisasi,” pungkasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed