Legislator Senayan Akan Dikirim Seribu Tanda Tangan Penolakan Revisi UU KPK dan RKHUP

  • Whatsapp
1000 TANDA TANGAN: Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) melalukan aksi galang tanda tangan, Senin (23/9/2019).

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dilakulan. Salah satunya dari gabungan dari mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Senin (23/9).

Sejak pukul 09.00 WIB, puluhan mahasiswa dari berbagai jurusan menggalang tanda tangan untuk menolak adanya revisi UU KPK dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Dalam penggalangan tersebut, mereka menargetkan 1000 tanda tangan. Penggalangan itu dimulai dari puluhan mahasiswa UTM yang berjalan dari pintu masuk UTM lama, sebelah barat, menuju pintu masuk baru UTM sebelah timur.

Mereka melakukan aksi berjalan kaki dan membawa spanduk ajakan untuk tanda tangan menolak pengesahan revisi UU KPK dan RKUHP.

“Aksi kami ini untuk mendukung KPK ini diperkuat bukan dilemahkan dengan adanya revisi UU ini. Selain, itu kami ingin menunjukkan bahwa kami menolak adanya RUU KUHP yang saya rasa tidak rasional,” kata Yudi Kuswanto sebagai koordinator aksi.

Mahasiswa jurusan psikologi ini mengungkapkan, aksi damai yang dilakukannya juga tidak hanya dalam penggalangan tanda tangan. Ada aksi longmarch dan mimbar bebas mengenai adanya penolakan revisi UU KPK dan RUU KUHP.

“Ini juga merupakan sebagai wujud dari kecaman mahasiswa mengenai adanya revisi UU KPK dan RKUHP yang syarat akan pasal-pasal ngawur,” jelasnya.

Seribu tanda tangan ini, kata Yudi, nantinya akan diserahkan langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan sebagai wujud penolakan. Untuk penyerahannya, Yudi masih belum bisa memastikan waktunya.

“Nanti untuk penyerahannya kapan, akan kami diskusikan terlebih dahulu dengan teman-teman lainnya,” ucapnya.

Sementara itu, mahasiswa yang ikut dalam aksi ini yakni Ahmad Dedik Kurniawan, yang juga sebagai koordinator lapangan (korlap), menerangkan bahwa revisi UU KPK dan RKUHP banyak yang dirasanya tidak rasional, bahkan sudah mengatur ranah pribadi masyarakatnya. Dia juga  meminta agar KPK tidak dilemahkan melalui revisi UU KPK.

“Kami mahasiswa UTM dengan ini meminta kepada pemerintah berharap KPK tidak dilemahkan dengan undang-undang yang baru dan kami menolak RUU KPK dan RKUHP disahkan,” terangnya.

Hal senada juga dikatakan oleh dosen ilmu hukum dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Abdul Wachid Habibullah. Dirinya menjelaskan, yang dilakukan oleh DPR RI periode 2014-2019, terkesan tergesa-gesa dalam mengesahkan revisi UU KPK ini. Sehingga dia menilai, yang dilakukan wakil rakyat tersebut hanya akan melemahkan KPK saja.

“Revisi undang-undang KPK ini terlalu cepat dan tidak mendengar aspirasi rakyat. Terkesan tergesa-gesa dan hanya mengandung unsur politik,” paparnya.

Dosen fakultas hukum ini menerangkan, bahwa pasal-pasal yang disahkan DPR RI mengenai KPK hanya akan melemahkan sistem KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Sehingga, dirinya meminta agar Presiden Joko Widodo cermat dalam menentukan revisi UU KPK ini.

“Yang kedua dari substansinya, hanya akan melemahkan KPK dan melemahkan kewenangan KPK. Di mana ada kewenangan dewan pengawas mengenai penyadapan, yakni KPK harus meminta izin terlebih dahulu. Kemudian, KPK sebagai lembaga independen harus menjadi lembaga eksekutif atau pemerintahan,” terangnya.

Sedangkan menanggapi RKUHP, dinilai ada 20 pasal yang bermasalah dan bisa menimbulkan konflik. Sehingga, akan hanya mendeskriminasi masyarakat. Di dalam pasal tersebut sendiri, kata Wachid, dianggap remeh temeh.

“Substansinya, salah satunya yakni ada pasal yang mengatur ayam peliharaan main ke rumah tetangga bisa dipenjara. Ada juga pasal mengenai perempuan dan anak yang tidak malah melindunginya,” pungkasnya. (ina/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *