oleh

Legislator Sesalkan Pembatalan Haji oleh Kemenag Tahun Ini

Kabarmadura.id-Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) telah mengumumkan jemaah haji Indonesia tahun 2020 gagal diberangkatkan. Pengumuman itu disampaikan melalui konferensi pers yang disiarkan langsung via streaming akun youtube Menag RI, Selasa (2/6/2020).

Sebelum mengambil keputusan tersebut, Menteri Agama RI Fahrul Razi menyampaikan, telah membentuk Pusat Krisis Haji 2020 melalui keputusan Menteri Agama Nomor 392 tahun 2020 yang menghasilkan 3 skema penyelenggaraan ibadah haji 2020, yakni ibadah haji secara normal sesuai kuota, ibadah haji diselenggarakan dengan pembatasan kuota, dan ibadah haji dibatalkan.

Pada bulan Mei, Kemenag RI lebih fokus pada dua opsi, yakni tetap menyelenggarakan ibadah haji, namun kuota dibatasi atau membatalkan pemberangtkatan jemaah haji Indonesia tahun 2020.

Keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah haji itu, kata Fahrul Razi, sudah dikomunikasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, khususnya Komisi VIII yang menjadi mitra dalam bidang tersebut.

“Tentu Kementerian Agama juga sudah melakukan komunikasi dengan mitra kami Komisi VIII di DPR tentang perkembangan situasi ini, baik melalui komunikasi formal rapat kerja ataupun komunikasi informal secara langsung. Kami juga masih akan menggelar rapat kerja dengan Komisi VIII setelah konferensi ini,” ujarnya.

Akan tetapi, pengumuman terkait pembatalan ibadah haji 2020 menuai banyak sorotan dari mitra kerja di parlemen. Salah satunya Anggota Komis VIII DPR RI Ra Hasani Zubair yang menyesalkan pengumuman tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan pihaknya.

Bahkan, dia sampai kaget saat diumumkan. Padahal, kata Ra Hasani, Komisi VIII DPR RI terlibat dalam pembentukan regulasi tersebut dan harus mengawasinya.

“Kami pun menyesalkan. Keputusan Menag ini tidak terlebih dahulu dikonsultasikan dengan kami sebagai Komisi VIII (DPR RI). Itu pertanyaan kami, kenapa tidak dikonsultasikan terlebih dahulu,” ujarnya kepada Kabar Madura.

“Kami tidak menduga, tiba-tiba ada pengumuman, kok seperti ini etikanya. Regulasi umrah, haji, kami dilibatkan, fungsi kami juga pengawasan. Masak pengumuman sepenting ini, kan ada undang-undangnya. Makanya banyak yang sudah menyesalkan beberapa pimpinan,” lanjutnya.

Namun wakil rakyat asal Pulau Madura itu berharap tidak terjadi pembengkakan biaya dengan pembatalan itu. Politisi Partai Demokrat ini juga meminta agar yang gagal berangkat tahun ini harus dijamin berangkat tahun 2021.

“Harapan saya tentu sebagai anggota komisi yang membidangi keagamaan, ke depan perlu dibicarakan kembali. Harapan kami juga tidak ada kenaikan biaya haji untuk tahun depan. Yang dipastikan tahun ini, tahun depan harus diberangkatkan. Harapan kami tidak ada pembengkakan biaya ataupun kenaikan biaya walaupun dipindah ke tahun depan,” tutup ra Hasani. (idy/pai/waw)

CJH Gagal Berangkat, Petugas Diberhentikan

DEMI KEBAIKAN: Suasana hangat dan penuh haru saat melepas keberangkatan calon jamaah haji, dipastikan tidak bisa dirasakan di tahun 2020 ini.

Pembatalan keberangkatan haji tahun ini, kata Kepala Kemenag Bangkalan Abdul Haris, membuat 737 calon jemaah haji (CJH) Kabupaten Bangkalan yang seharusnya berangkat tahum 2020 ini, harus ditunda tahun depan.

Dia mengatakan, surat edaran (SE)  diterimanya Selasa (2/6/2020) siang. Untuk langkah selanjutnya, akan menyiapkan SE sosialisasi menganai hal itu.

“Segera dibuat edaran untuk sosialisasi kepada calon jemaah haji Bangkalan yang berjumlah 737 dan kepada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA) Noomor 494 Tahun 2020,” ujarnya, Selasa (2/6/2020).

Mengenai pembatalan keberangkatan jemaah haji ini, sesuai dengan SE Kemenag RI tertanggal 2 Juni itu, tidak akan ada pengembalian Biaya Pelunasan Ibadah Haji (BPIH). Namun, CJH dapat mengajukan pengembalian BPIH yang telah dilunasi baik CJH reguler maupun CJH khusus.

Pembatalan keberangkatan haji ini sendiri juga berdampak pada pembatalan petugas haji daerah. Dalam SE tersebut tertulis bahwa petugas haji daerah yang telah ditetapkan sebelummya gagal atau batal. Tapi, gubernur dapat mengusulkan kembali nama petugas haji pada tahun 2021.

Dia menjelaskan, penundaan ini disebabkan karena wabah Covid-19 di banyak negara, termasuk Arab Saudi. Maka dia memohon kepada masyarakat bersabar dan tawakkal kepada Allah.

“Kepada masyarakat, sabar dan yakin tahun depan dapat melaksanakan haji dengan aman dan lebih baik serta diiringi doa dan tetap mempersiapkan diri dengan bekal ilmu manasik haji,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Urusan Haji dan Umroh Kemenag Bangkalan, Wafir mengungkapkan, 737 CJH itu terdiri dari 659 jemaah haji reguler dan 78 cadangan. Sedangkan, yang belum melunasi BPIH untuk haji reguler sebanyak 86 orang dan cadangan 39 orang atau 125 CJH.

Untuk yang berhak lunas haji reguler sebanyak 745 dan cadangan 117 CJH, totalnya 862 orang.

“Ada yang melunasi ada yang tidak,” tandasnya. (ina/pai)

Menambah Panjang Daftar Tunggu

Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan mencatat, terdapat 1.115 orang calon jemaah haji (CJH) yang sudah dinyatakan akan berangkat pada tahun 2020.

Namun hal itu dibatalkan menyusul keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Fachrul Razi yang membatalkan pemberangkatan CJH dengan alasan pemerintah Arab Saudi melarang warga negara lain masuk ke negaranya.

Kebijakan dalam rangka memutus mata rantai sebaran Covid-19 itu, kata Kepala Kemenag Pamekasan Fandi, belum menerima keputusan resminya. Namun keberangkatan CJH yang sudah menuggu selama 9 tahun, dipastikan dibatalkan setelah keputusan itu.

“Untuk surat resmi masih belum kami terima, namun dari konfrensi pers yang atas nama Kementerian Agama itu, sudah secara resmi menyatakan bahwa untuk pelakasnaan haji tahun 2020 ini ditiadakan,” paparnya, Selasa (2/6/2020).

Dari 1.115 CJH yang tadinya akan berangkat pada 24 Juli  itu, masih tersisa 133 CJH yang belum melakukan pelunasan. Sebelumnya, CJH Pamekasan sempat dibagi dalam dua kelompok terbang (kloter), yakni kloter 29 dan 40.

“Secara teknik kami akan kroscek lebih detail lagi, tentang persiapan tahun berikutnya biar lebih matang,” ujarnya.

Dia juga menyampaiakn bahwa pembatalan itu atas pertimbangan keselamatan CJH, sebab Covid-19 sudah mewabah di berbagai negara.

“Penundaan pelaksanan haji ini diambil semata-mata ingin menjaga keselamatan dari pada calon jemaah haji,” pungkasnya. (rul/waw)

Pelunasan Biaya Dapat Ditarik Kembali

(FOTO: KM/IMAM MAHDI)
LAMA MENUNGGU: Ditundanya pemberangkatan haji oleh Menteri Agama Fahrul Razi, ditanggapi dengan keikhlasan jemaah.

Faizah (41 tahun) tidak pernah menyangka, impiannya berangkat ke tanah suci harus ditunda. Penundaan ini terjadi lantaran wabah Covid-19 hingga saat ini masih belum teratasi di dunia, termasuk di Indonesia.

Jemaah Calon Haji (JCH) asal Desa Baragung Kecamatan Guluk-Guluk Sumenep tersebut mengatakan, sebenarnya agak keberatan dengan ditundanya pemberangkatan. Sebab, menurutnya akan menghambat penghapusan dosanya.

“Saya ingin berangkat tahun ini. Tetapi, jika sudah kesepakatan bersama untuk ditunda ya tidak apa-apa,” katanya, Selasa (2/6/2020).

Menurutnya, untuk pelunasan pembayaran sudah terpenuhi yakni senilai Rp37.577.602, dana tersebut hingga saat ini belum ada niat untuk diambil. Sebab, kebutuhan sehari-harinya masih terpenuhi.

“Semoga penundaan tidak mengurangi ibadah saya kepada Allah,” paparnya.

Dirinya berharap, semoga umurnya masih dipanjangkan. Sehingga, sempat melihat Ka’bah dan dapat menunaikan rukun Islam yang kelima itu.

“Saya nantinya berangkat sendirian, doakan semoga sampai ke kota suci,” ujarnya.

Sudari (43), CJH asal Legung Timur Kecamatan Batang-Batang mengatakan, ditundanya pemberangkatan tidak menjadi masalah. Sebab, menurutnya jika dipaksakan berangakat akan lebih banyak mudaratnya dara pada maslahah. Menurutnya, apa yang menjadi kebijakan pemerintah pastinya sudah dikaji secara matang.

“Mau berangkat kapan pun saya siap. Saya manut aturan pemerintah,” paparnya.

Dia melunasi pembayaran sejak tahap pertama. Uang tersebut tidak akan mau dicabut kembali. Sebab, masih belum dibutuhkan.

“Yang penting saya berangkat nantinya,” paparnya.

Mabrurah (39) warga Desa Bluto Kecamatan Bluto mengatakan, tidak menjadi masalah atas ditundanya pemberangkatan CJH. Menurutnya, setiap keputusan pemerintah pasti sudah terbaik.

“Kalau saya akan sabar menunggu berangkat kapan saja. Sebab, keputusan pemerintah pasti terbaik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Haji dan Umroh Kemenag Sumenep Muh. Rifa’i Hasyim mengatakan, mengingat tahun ini dipastikan gagal berangkat ke tanah suci, maka CJH dapat menarik kembali uang pelunasan yang sudah disetorkan sebelumnya.

“Dana tersebut tidak akan dicampur oleh jamaah haji yang belum melunasi dan tidak berpengaruh terhadap pemberangkatan,” paparnya.

Dia menjelaskan, untuk tahap I yang melunasi pembayaran ada 590 orang dan tahap II yang melunasi ada 39 orang. Sehingga CJH Sumenep yang melunasi sebanyak 629 orang.

“Yang sudah melunasi pembayaran otomatis sudah siap diberangkatkan,” ujarnya.

Dia menambahkan, setoran awal bagi CJH senilai Rp25 Juta dan untuk pelunasannya bisa menyusul tergantung para CJH mau melunasi kapan. Tetapi, jika tidak melunasi, akan menghambat terhadap pemberangkatan.

Diketahui, Menteri Agama Republik Indonesia Fachrul Razi menyatakan pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun 2020. Salah satu penyebab keputusan ini diambil adalah karena Pemerintah Arab Saudi tak kunjung memberikan kejelasan. Keputusan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia.

“Pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji pada 2020 atau tahun 1441 Hijriah,” pungkasnya. (imd/pai)

Travel Terpaksa Pilih Tutup

(FOTO: KM/JAMALUDDIN)
DITUTUP: Umrah dan haji ditiadakan, PT Shafira tetap buka demi tanggung jawab kepada jemaah dan karyawannya.

Menyiasati keputusan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) terkait peniadana umrah dan haji ke tanah suci Makkah di tahun ini, PT Shafira, perusahaan layanan travel umrah dan haji,pilih menutup sementara22 kantorcabangnya.Sedangkan sebagian yang masih buka, disebabkan punya tanggungan terhadap para jemaah.

Owner PT Shafira Wilayah Sampang Riezqy Nurika Sari mengatakan, dalam menanggapi keputusan Kemenag RI tersebut, telah berembuk dengan para direksinya, utamanya soal masa depan perusahaan, termasuk juga kondisi karyawannya.

Sehingga diputuskan menutup 22 cabangnya.Mengenai kebijakan terhadap karyawannya, diputuskan ada yang tutup total ada pula yang buka satu pekan sekali. Salah satu yang ditutup total adalah cabang Sampang.

“Kebetulan kantor PT Shafira berdempetan dengan kantor butik, jadi kalau ada jemaah yang ingin tanya-tanya tetap dilayani,” imbuhnya.

“Buka satu pekan sekali, itu biar tidak ada dianggap masyarakat dan jemaah bahwa PT Shafira tutup, apalagi PT Shafira punya tanggungan pada para jemaah,” ungkapnya, Selasa (2/6/2020)

Mengenai kondisi karyawannya, PT Shafira Sampang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), sebab perusahaan itu juga memiliki usaha butik, sehingga karyawannya dialihkan ke butik.

“Kami punya tanggungan, jadi takut jemaah mau tanya-tanya biar dilayani, jadi masyarakat tidak punya anggapan wah PT Shafira tutup gitu,” pungkasnya

Tahun 2020 ini,PT Shafira sejatinyatidak melayani jemaah haji, namun ada jadwal layanan di umrah.

“Jadwal pemberangkatan (umrah) dari Sampang 14 Maret kemarin ada 4 orang dan 18 Maret ada tiga orang, tapi semua itu tertunda. Program anniversary PT Shafira juga sempat akan akan memberangkatkan 2000 jemaah, namun karena wabah ini, semuanya tertunda,” tuturnya.

Jika jemaah yang pemberangkatannya ditunda itu memilih mengundurkan diri, pihaknya tetap mengembalikan uang yang sudah masuk.Namun jemaah harus menyisakan uangnya, yang akan diperuntukan bagi pendaftaran saat umrah dan haji setelah kembali dibuka.

“Bagi jemaah yang tidak mengundurkan diri jika sudah kembali dibuka akan prioritaskan,”(mal/waw)

 

 

Komentar

News Feed