KABARMADURA.ID | SUMENEP-Sekretaris Komisi III DPRD Sumenep M. Ramzi meminta Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Perhubungan (Perkimhub) Kabupaten Sumenep mengejar kepastian pendanaan untuk pembangunan dua pelabuhan yang direncanakan.
Alasan Ramzi, proyek tersebut sempat dijanjikan akan didanai Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Dengan didesak kepastiannya, menuurut Ramzi, agar bisa segera diproses tahapan-tahapannya.
“Kalau hanya wacana jangan disampaikan dulu, pastikan dulu ploting anggarannya, biar nanti bisa segera diproses, surati, tanyakan kepastiannya,” kata politisi Partai Hanura itu.
Persoalan proyek pelabuhan, imbuh Ramzi, bukanlah suatu hal yang sederhana, apalagi lokasinya di wilayah kepulauan, tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena proses pengiriman materialnya membutuhkan upaya yang lebih berat dibanding membangun di wilayah daratan.
“Tahu sendiri kan untuk program di kepulauan itu bisa banyak alasannya, alasan ombak dan lain sebagainya,” kata Ramzi.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Prasarana Dinas Perkimhub Sumenep Dadang Dedi Iskandar mengatakan, dana itu belum disepakati, tetapi memang ada skala prioritas yang akan direncanakan untuk untuk melengkapi beberapa fasilitas seperti pembangunan gedung untuk pemesanan tiket.
“Ternyata sejauh ini masih belum ada kepastian terhadap anggaran tersebut, kami juga menunggu informasi,” kata dia.
Anggarannya diperkirakan sebesar Rp5 miliar dan dialokasikan di tahun 2023. Dana itu untuk untuk melengkapi fasilitas di Pelabuhan Sapudi dan Pelabuhan Raas. Sumbernya dari unsur bantuan keungan (BK) Provinsi Jawa Timur (Jatim) ke APBD Sumenep.
Skema yang direnanakan, Rp2 miliar digunakan untuk Pelabuhan Raas dan sebesar Rp3 miliar untuk Pelabuhan Sapudi. Keduanya merupakan akses yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat luar yang ke lokasi tersebut.
Pewarta: Moh Razin
Redaktur: Wawan A. Husna
