Legislator Tawarkan Jalan Tengah Soal Polemik Pabrikan Potong Timbangan Tembakau

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) MELANGGAR PERDA: Komisi II DPRD Pamekasan minta gudang pabrik rokok patuhi perda yang berlaku, namun menawarkan solusi untuk menyelesaikan polemik.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN-Laporan soal pemotongan timbangan oleh pabrikan, disesali Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan. Praktik yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Niaga, Budidaya dan Perlindungan Tembakau Madura itu, dinilai perlu segera dihentikan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Ismail A. Rahim menegaskan, apapun kebijakan perusahaan terkait, harus patuh dan tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan. Karena di aturannya, ditegaskan bahwa pemotongan berat tikar kemasan tembakau maksimal 2 kilogram. Ketentuan itu untuk berat tembakau di bawah 50 kilogram.

Bacaan Lainnya

“Kalau kami, karena perda itu menjadi kesepakatan bersama, kami tetap mempertahankan perda itu,” ucap politisi Partai Gerindra itu.

Dalam perda itu, terkait pemotongan timbangan tertera di bab IX pasal 17. Dinyatakan bahwa pemotongan berat tikar kemasan tembakau maksimal 2 kilogram. Ketentuan itu untuk berat tembakau di bawah 50 kilogram. Sedangkan potongan berat tikar pembungkus adalah 3 kilogram jika dalam tiap kemasan memiliki berat kotor di atas 50 kilogram.

Perihal adanya dalih berat tikar di luar normal, Ismail menawarkan solusi agar tikar kemasan tembakau ditimbang secara terpisah. Dengan begitu, akan diketahui berat tikar kemasan. Setelah itu, gudang dapat memotong sesuai berat riil dari tikar kemasan.

“Perlu ambil sampling saja, ditimbang tikarnya. Karena kami yakin mereka juga menduga-duga, tidak menimbang tikarnya,” tegas Ismail.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan, Kusairi mengaku telah memiliki tim khusus untuk memastikan terjadinya praktik pelanggaran itu. Namun dia masih menunggu laporan dari timnya mengenai kebenaran informasi tersebut. Jika itu benar terjadi, pihaknya janji akan menindak.

Dengan penindakan itu, menurutnya berpotensi berujung pelanggaran pidana dengan konsekuensi kurungan penjara atau denda sebesar Rp50 juta.

“Nanti biar pengadilan yang memutuskan itu,” ucap mantan camat Batumarmar itu.

Ketentuan pidana dalam Perda Nomor 4 Tahun 2015 tersebut, merujuk pada pasal 18. Dalam keterangannya dinyatakan bahwa penimbangan harus dilakukan secara terbuka dan disaksikan penjual. Dalam poin berikutnya, pada penimbangannya harus mencantumkan berat kotor dan berat bersih. (ali/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *