oleh

Legislator Terlapor Pemalsu Tanda Tangan Mulai Kooperatif, Putusannya Terus Molor

Kabarmadura.id/PAMEKASAN–Pelaksanaan sidang paripurna terkait kasus pencatutan nama dan tanda tangan Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, hingga saat ini belum kunjung terlaksana.

Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Pamekasan Hamdi menjelaskan, pihaknya belakangan ini disibukkan dengan sejumlah agenda DPRD, sehingga tidak sempat menindaklanjuti kasus yang ditanganinya itu.

“Karena kami disibukkan dengan beberapa tugas yang harus segera diselesaikan, jadi belum bisa diselesaikan bulan Agustus kemarin,” dalihnya.

Sebelumnya Hamdi menargetkan kasus itu diparipurnakan dan akan tuntas pada bulan Agustus lalu, kali ini pihaknya memperpanjang targetnya menjadi bulan September.

Saat ini, pihaknya mengaku telah mencapai pada tahap kesimpulan akhir untuk memastikan apakah benar ada keterlibatan anggota DPRD Pamekasan dalam kasus pemalsuan tanda tangan yang dilaporkan oleh para ketua komisi tersebut.

“Tapi target berikutnya bulan ini kita sudah memasuki tahap akhir dan penyelesaian,” imbuhnya.

Sejumlah bukti dan petunjuk mengenai keterlibatan anggota DPRD itu juga sudah dikantongi. Bahkan memastikan sudah tidak perlu lagi memanggil pihak Bank Jatim untuk mengungkap kasus ini.

Lebih lanjut, Hamdi mengungkapkan, hubungannya tetap berjalan baik dengan H selaku terlapor yang diduga mencatut nama para ketua komisi untuk mendapatkan bantuan dana dari Bank Jatim tersebut.

Bahkan H telah bisa dikonfirmasi dan mengaku siap diperiksa. H juga dinilai cukup kooperatif dalam mengikuti penanganan kasus ini.

Namun pihaknya belum bisa menetapkan waktu yang tepat untuk mengambil kesimpulan dan keputusan akhir dari serangkaian proses yang telah dilakukan selama ini. Selain karena padatnya agenda DPRD, letak rumah para anggota BK yang relatif jauh turut menjadi faktor untuk tidak bisa melakukan rapat dadakan.

“Sementara kami anggap cukup dan sudah bisa menyimpulkan dari apa yang disampaikan Bank Jatim,” ujarnya.

Kendati demikian, Hamdi menegaskan bahwa dalam kasus ini pihaknya hanya bertugas memastikan apakah benar ada keterlibatan anggota DPRD Pamekasan itu. Pihaknya tidak dalam rangka menghakimi siapa yang salah, namun hanya memastikan sejauh mana keterlibatan H dalam kasus ini.

“Bahkan kemarin kami berencana melaksanakan rapat saat malam, tapi tidak memungkinkan, karena rumah teman-teman BK jauh semua,” pungkasnya. (ali/waw)

 

Komentar

News Feed