Lelang Jabatan di Sampang Ditangguhkan Akibat PPKM Darurat

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN)

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Proses lelang jabatan di tujuh kursi untuk eselon II-B lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, tidak berjalan mulus. Sebab, tahapan seleksi terhadap sejumlah pejabat masih terkendala penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Sedangkan, tahap seleksi sudah masuk pada rencana pelaksanaan ujian seleksi kompetensi bidang (SKB). Namun, proses itu sudah cukup lama tertunda. Setelah sebelumnya, penundaan dilakukan akibat salah satu peserta tes SKB terpapar Covid-19. Hal ini diungkapkan Ketua Panitia Seleksi Kabupaten (Pansel Kab) Yuliadi Setiawan, Selasa (6/7/2021).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, penundaan pelaksanaan tes SKB bukan lantaran unsur kesengajaan. Namun, terkendala kondisi yang tidak memungkinkan. “Memang sempat tertunda soal tes SKB. Tapi kami masih bisa menyelesaikan assessment. Tapi, langkah berikutnya masih juga terkendala PPKM darurat yang diberlakukan saat ini,” ujarnya.

Dia menjelaskan, jika nanti ada informasi keberlanjutan tes SKB, maka akan melaksanakan dengan protokol kesehatan (protkes) ketat untuk mengantisipasi sebaran Covid-19. Sehingga, nantinya tes berjalan lancar. “Tapi, sebelum tes SKB digelar kami sudah melakukan tahapan lain, yakni proses assesment,” jelasnya.

Hal itu dilakukan, lantaran tes selanjutnya akan digelar oleh tim asesmen Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur (Jatim). Namun, belum mengetahui secara pasti hasil assesment tersebut, akibat penerapan PPKM darurat. Bahkan, proses assesment sudah dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sehingga, masih dalam evaluasi KASN. “Kami masih menunggu koreksi tersebut,” ucapnya.

Pria yang juga menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) itu mengaku, pelaksanaan tes SKB belum dijadwal ulang. Sebab, pelaksanaannya akhir bulan Juni 2021 lalu. Yakni tanggal 23- 25 Juni 2021. Saat ini, panitia menunggu rekomendasi dari KASN untuk melanjutkan proses seleksi apakah dilanjut atau belum.

“Untuk berkomunikasi dengan KASN masih terkendala penerapan PPKM darurat yang diperintahkan presiden. Jika rekomendasi sudah turun dan proses assesment sudah benar, maka tes bisa dilanjutkan,” tukasnya.  (man/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *