oleh

Lelang Ratusan Paket Proyek di Sumenep Terganjal Regulasi

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Hingga saat ini, proses lelang realisasi program infrastruktur di Sumenep belum terlaksana. Padahal, sudah memasuki akhir triwulan pertama tahun 2021. Salah satu indikasinya, akibat perubahan regulasi dari pemerintah pusat. Hal tersebut diungkapkan, Kepala Pekerjaan Umum Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PU PRKP) Sumenep, Muhammad Jakfar, Senin (29/3/2021).

Menurutnya, regulasi atau peraturan yang dimaksud ada pada otoritas penanggung jawab atau biasa disebut dengan pejabat pembuat komitmen (PPK). Dalam pereturan itu, pengguna anggaran (PA) awalnya bisa kepala bidang (Kabid), tapi dalam perubahannya sudah harus kepala dinas. “Makanya kami harus buat perbup baru, dan itu baru selesai,” ujarnya.

Pihaknya menegaskan, seluruh pekerjaan yang berada di bawah tanggung jawabnya tidak ada satupun yang masuk proses lelang. Dana atau anggaran yang harus dikerjakan kurang lebih Rp95 miliar yang terdiri dari ratusan paket. Prioritas, dari ratusan paket proyek tahun ini pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

“Kemudian penambahan sayap gedung sekretariat daerah, dan pembangunan yang lainnya. Paling kami memulai memasukkan lelang pada awal bulan April, apalagi perbup sudah selesai dan yang paling penting pekerjaan tetap bisa selesai,” tegasnya.

Menanggapi persoalan itu, Sekretaris Komiai lll DPRD Sumenep M Ramzi menilai pemkab kurang serius merealisasikan anggaran. “Kami kroscek itu masih belum ada yang lelang, nanti seperti apa pekerjaannya jika melulu lambat. Kalau persoalan urgen seperti pembangunan, harus siapkan alternatifnya,” respon, politisi Hanura. (ara/ito)

Komentar

News Feed