Lemah Pengawasan, Koperasi Rentan Bermasalah

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ALI WAFA) SEPI: Kantor KPRI Bhinneka Karya lama tidak beroperasi sejak pengurusnya tersandung kasus penggelapan uang anggota.

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN-Kasus hukum yang menimpa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhinneka Karya terus berlangsung. Namun, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah) UMKM) Pamekasan tidak melakukan upaya penyelesaian.

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pamekasan Abdul Fata, penyelesaian dilakukan oleh anggota melalui tim yang telah dibentuk.

Bacaan Lainnya

“Kami memfasilitasi penerbitan badan hukum. Setelah mendapatkan badan hukum, tugas kami membina,” ucap Fata.

Pembinaan yang dilakukan berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola keuangan koperasi dan manajemen. Diungkapkannya, di Pamekasan telah berdiri 715 koperasi. Dari jumlah tersebut, yang aktif yaitu sekitar 62 persen. Namun, hanya KPRI Bhinneka Karya yang mengalami kasus hukum.

Untuk mengantisipasi terjadinya kasus yang sama pada koperasi lainnya, dia menyebut perlu meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan keuangan. Sebab, setiap koperasi memiliki pengawas. Pengawas tersebut dari unsur anggota sebanyak tiga orang.

Menurutnya, jika pengawasan dan pemeriksaan keuangan dilakukan dengan bagus, maka koperasi tidak akan bermasalah.

“Seluruh koperasi itu memiliki pengawas. Di setiap koperasi ada pengurus, pengawas dan anggota. Cuma terkadang pengawas ini lalai dan tidak menjalankan amanahnya,” tambahnya.

Sejauh ini, masalah yang rentan terjadi di setiap koperasi yaitu karena pengawas tidak melakukan tugasnya dengan baik. Pemeriksaan keuangan tidak dilakukan dengan rutin.

Sebab, kadangkala ada anggota yang meninggal dunia setelah menarik pinjaman uang kepada koperasi. Akibatnya, karena uang tidak dapat berputar, anggota yang lain malas menyetor iuran.

Sementara, menurutnya, mekanisme penarikan iuran saat ini dilakukan secara manual. Yaitu anggota menyetorkan kepada koperasi. Berbeda dengan dulu, gaji anggota langsung dipotong oleh bank untuk iuran koperasi.

Namun karena adanya aturan baru perbankan, maka hak nasabah tidak boleh dipotong. Sehingga gaji dicairkan utuh. Sementara kewajiban iuran disetorkan sendiri oleh anggota.

“Pengawas ini melakukan pemeriksaan setiap satu bulan atau dua atau tiga bulan. Paling sedikit sekali dalam setahun,” pungkasnya.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *