Lembaga Urusan Perizinan di Pamekasan Bakal Berdiri Sendiri

  • Whatsapp
(FOTO: KM/SAPTO WAHYONO FOR KM) AJUKAN REVISI: Bapemperda DPRD Pamekasan bersama Bagian Hukum Setda Pamekasan saat konsultasi dengan Biro Hukum Provinsi Jatim.  

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN-Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan sudah mengonsultasikan dua rancangan peraturan daerah (raperda) ke Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Dua raperda itu akan dimasukkan ke dalam perubahan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2021.

Salah satu yang dikonsultasikan yaitu perubahan kedua atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Dalam perda tersebut diperlukan revisi karena ditemukan ketidaksesuaian dengan undang-undang di atasnya.

Bacaan Lainnya

“Hasil pembahasan dengan biro hukum sudah diterima. Biro hukum mau merekom dengan syarat Bagian Organisasi (Setkab Pamekasan) harus konsultasi ke Biro Organisasi Jatim,” ucap Wakil Ketua Bapemperda DPRD Pamekasan, Wardatus Sarifah.

Setelah mendapat rekomendasi dari Biro Organisasi Jatim, Biro Hukum Jatim akan mengeluarkan rekomendasi perubahan propemperda tahun 2021. Setelah mendapat rekomendasi, dari Biro Hukum Jatim, DPRD Pamekasan akan membentuk panitia khusus (pansus) atas perubahan propemperda tahun 2021.

“Baru nanti pembahasan. Tahun ini harus selesai,” sambung politisi Partai Nasdem itu.

Sementara itu, Staf Ahli Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Pamekasan Sapto Wahyono menjelaskan, dalam perda itu mengatur bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) harus berdiri sendiri dalam satu rumpun, tidak boleh digabung dengan Ketenagakerjaan.

Menurutnya, itu merupakan perintah dari Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 6 Tahun 2021. Menurutnya, raperda tersebut harus segera dikebut, karena usulan tahun 2021 harus selesai di tahun itu dan bisa diterapkan.

“PP yang baru muncul pasca munculnya UU Cipta Kerja akhirnya memberikan perintah untuk melakukan reorganisasi. Di antaranya DPMPTSP itu harus satu rumpun tidak boleh digabung dengan rumpun lain,” terang Sapto.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Muhammad Aufal Fresky

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *