Lempar Tanggung Jawab Penggelembungan Data JKN

  • Whatsapp

Kabarmadura.id/Bangkalan-Kasus indikasi dugaan penggelembungan data penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di sejumlah puskesmas di Bangkalan terus bergulir. Sejumlah kepala puskesmas yang diduga terlibat dalam kasus itu mulai diperiksa secara intens oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Sayangnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan enggan mengakui terlibat dalam kasus dugaan pengelembungan data penerima JKN tersebut. Mereka malah terkesan lempar tanggung jawab terhadap keberadaan data penerima JKN tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan  Sudibyo, tidak menampik adanya indikasi penggelembungan data penerima JKN di puskesmas yang ada di wilayahnya.

Bahkan, dia mengakui, Kepala Puskesmas (Kapus) Kokop bersama bendaharanya dipanggil pihak kejari untuk  dimintai keterangan terkait program Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan (BPJS) JKN KIS tersebut.

Pria yang kerab disapa Yoyok itu mengatakan, pemanggilan tersebut berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa Timur, terkait adanya data penerima JKN yang tidak sinkron dengan jumlah penduduk di Bangkalan.

“Iya benar, kemarin ada pemanggilan Kapus Kokop oleh kejaksaan. Sementara yang saya dengar masih kapus kokop, yang lainnya belum,” paparnya, Senin (8/7).

Kendati mengakui adanya indikasi penggelembungan data penerima JKN, dirinya menolak untuk bertanggung jawab terhadap temuan BPKP tersebut.  Dia berdalih, data penerima JKN bukan ranah Dinkes Bangkalan.

Sebab menurutnya, program tersebut merupakan ranah BPJS yang programnya dibuat oleh Kementerian Sosial (Kemensos), sehingga tidak ada keterlibatan Dinkes Bangkalan dalam penentuan penerima program tersebut.

“Itu bukan ranah kita, itu yang buat dari kemensos. Kita hanya penerima manfaat saja. Ranah JKN ini yang menyelenggarakan BPJS,” paparnya.

Lebih lanjut Yoyok mengaku, pihaknya sudah memberi surat aduan kepada pihak terkait tentang adanya data penerima JKN yang tidak singkron dengan jumlah penduduk yang ada di tiap kecamatan di Bangkalan. Bahkan, pihaknya mengaku sudah dua kali membuat surat aduan tersebut.

“Saya sudah melampirkan surat ke BPJS masalah ini 2 kali, kan lucu kalau data penerima tidak singkron dengan penduduknya,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Abdurrahman Thohir mengatakan, pihaknya telah memanggil 4 kepala sekaligus bendahara puskesmas yang ada di Bangkalan. Masing-masing kapus tersebut yakni kapus Kecamatan Kota, kapus Kamal, kapus Socah dan kapus Burneh.

Pemanggilan tersebut untuk meminta jawaban dari masing-masing puskesmas terkait form pertanyaan seputar data JKN dan dana kapitasi. Namun, sayangnya 4 kapus yang dipanggilnya tersebut belum bisa memberikan jawaban atas pertanyaan di form yang diajukan pihaknya.

Menurut Abdurrahman, pemanggilan kapus ini akan dilakukan secara bertahap pada seluruh puskesmas yang ada di Bangkalan, sementara pemanggilan dilakukan masing-masing 4 kapus terlebih dahulu.

“Formnya berupa pertanyaan masalah data konkrit penerima JKN dan dana kapitasi. 4 kapus yang telah kita panggil belum bisa memberikan jawaban langsung, mereka bisa mengisi form tersebut sekitar 1 sampai 3 hari,” pungkasnya. (ina/pin)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *