Lima BUMDes Dapat BKK Pemprov Jatim

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) SEPI: Bantuan desa diberikan kepada BUMDes yang aktif.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Bantuan untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak hanya bersumber dari daerah. Namun bantuan pengembangan usaha itu juga dikucurkan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Berdasarkan catatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep tahun 2021 ada lima desa yang akan mendapat Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemprov Jatim.

Bacaan Lainnya

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat DPMD Sumenep Tabrani mengatakan, dari lima desa yang bakal tercatat sebagai penerima bantuan, ada satu desa yang terancam gagal, hal itu dikarenakan administrasi dalam proses pengajuan tidak lengkap.

“Kan persyaratan harus di-upload secara online, pada prosesnya ada yang kurang lengkap, sehingga hal itu harus dilengkapi, salah satunya adalah unit usaha yang bakal dikembangkan,” katanya.

Tabrani melanjutkan, satu desa itu masih mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bantuan, dengan catatan harus melengkapi administrasi sesuai persyaratan.

“Kami sudah sampaikan pada desa yang bersangkutan, kami coba bantu, dan kendalanya lagi kadang aplikasinya suka eror,” imbuhnya.

Dikatakan Tabrani, bantuan tersebut rutin setiap tahun, pada tahun 2020 hanya sekitar tiga desa yang menerima bantuan, sementara untuk tahun 2019 ada sekitar belasan desa yang sudah tercatat sebagai penerima.

Untuk bantuan itu sifatnya mengarah pada pengembangan unit usaha tertentu. Yakni di antaranya BUMDes yang bergerak di sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, dan peternakan.

“Bantuan itu biasanya Rp50 juta tapi sekarang naik menjadi Rp75 juta. ada lima desa atau lima BUMDes. Bantuan tersebut sifatnya stimulan, dan harus dibelanjakan penunjang, tidak habis sekali pakai,” katanya.

Ia merinci bahwa secara keseluruhan jumlah desa tersebut tersebar di empat kecamatan, yakni Saronggi terdapat dua desa yakni Desa Talang dan Desa Saronggi yang akan dipergunakan mengaktifkan kembali wisata Kirmata, selanjutnya di Kecamatan Kota dan Bluto.

Tabarani melanjutkan, bantuan yang bersumber dari Pemprov Jatim saat ini masih proses musyawarah lanjutan di desa, pihaknya semula mengajukan 12 desa namun yang sesuai persyaratan hanya lima desa.

“Itu tidak semua desa yang tersasar, karena itu memang untuk penguatan modal baik usaha maupun yang lainnya. Makanya kami itu mencari desa yang benar-benar maju dan siap untuk mengembangkan bantuan tersebut,” papar dia.

Tetapi menurutnya, bantuan tersebut bisa menyasar ke BUMDes atau kelompok lain yang secara legalitas sudah diakui oleh masing-masing desa. Karena dengan bantuan tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di desa. (ara/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *