oleh

LIRa Wacanakan Perlunya Pengawas Pilkades

Kabarmadura.id/SAMPANG-Dalam tiga empat bulan ke depan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang bakal menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 38 desa se Kabupaten Sampang.

Gelaran pilkades di 38 desa itu sebagai tindak lanjut atas berakhirnya masa jabatan kepala desa di desa-desa dimaksud.

Sejumlah pihak menyarankan, pemerintah daerah membentuk badan pengawas pemilihan kepala desa. Sebab, pilkades menjadi satu-satunya pesta demokrasi yang penanganan masalahnya tidak dapat ditangani langsung.

Pegiat Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sampang menilai, dalam setiap kontestasi pilkades, sangat dimungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran, baik sebelum atau saat pemilihan.

“Sampai hari ini belum ada saluran berupa lembaga negara/pemerintah daerah yang legitimate khusus menangani berbagai kecurangan pilkades,” kata Sekretaris Daerah LIRA Sampang Ahmad Zahri.

Kata mantan anggota DPRD Sampang itu, jika dalam kontestasi pemilu ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi yang khusus menangani pelanggaran pemilu, maka tidak berlebihan jika pemerintah daerah membentuk lembaga pengawas yang independen khusus menangani pilkades.

“Saya mendorong bupati dan wakil bupati Sampang melakukan terobosan di bidang penegakan demokrasi tingkat desa dengan membentuk lembaga/badan pengawas yang punya kekuatan hukum setara dengan bawaslu,” terangnya.

Bahasa setara dimaksud, kata Zahri, diasumsikan punya otoritas penuh menindak pelanggaran dan kecurangan pilkades.

“Sementara ini, jika ada pihak yang mengajukan keberatan atas hasil pilkades, hanya melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN), yang kadang kala tidak dieksekusi oleh pemerintah daerah,” timpalnya.

Pemkab Sampang sudah menentukan tanggal pelaksanaan pilkades serentak 2019, yakni 26 September 2019 mendatang.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang, Suhanto sebelumnya mengatakan, ada 42 desa yang akan mengikuti pilkades serentak. Namun dalam pemilihan tahun 2019 ini hanya ada 38 desa yang bakal meramaikan pilkades, mengingat empat desa lainya tidak bisa mengikuti tahun ini.

Hal itu disebabkan jabatan kepala desa di empat desa tersebut baru akan berakhir pada tahun 2020.

“Jadi tidak mungkin masa jabatan mereka di potong, pasti mereka tidak mau. Sekarang kita melakukan sosialisasi ke 38 desa itu. Setelah itu baru kita akan melakukan langkah selanjutnya,” tutupnya. (sam/waw)

Komentar

News Feed