Logistik Pemilu Berbahan Kardus Tidak Laku Dilelang

  • Whatsapp
SEPI PEMINAT: Lantaran hanya bisa sekali pakai, KPU terpaksa harus menjual logistik sisa Pemilu 2019. Sebab, harus belanja logistik baru untuk Pilkada 2020.

Kabarmadura.id/SUMNEP-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep sudah membuka lelang penjualan bekas logistik Pemilu 2019. Namun, hingga hingga saat ini, belum ada pihak pelelang yang tertarik pada tumpukan logistik tersebut.

Sebagaimana disampaikan Ketua KPU Sumenep A. Warits, lelang kotak suara dilakukan berdasar surat sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI itu tentang persertujuan penjualan barang milik negara berupa eks logistik pemilu. Namun, belum ada yang minat untuk membeli logistik itu, baik yang terbuat dari aluminium maupun dari kardus.

“Belum menemukan pelelang, padahal sudah lama diumumkan,” katanya, Rabu (28/8/2019) kemarin.

Logistik berupa kotak suara berbahan kardus, terpaksa harus dilelang, karena tidak bisa digunakan lagi. Dengan hanya satu kali pakai, membuat kebutuhan anggaran membengkak. Sebab, KPU harus belanja barang baru lagi.

“Yang terbuat dari kardus itu juga akan dilelang, kecuali pembatas yang dijadikan penghalang tempat pemilihan itu, karena itu masih bisa dipakai,” imbuhnya.

Tetapi, dia tetap menargetkan, logistik itu sudah menemukan pembelinya di tahun ini. Karena ia juga berharap, agar masalah logistik sudah selesai tahun ini dan tidak menjadi beban pikirannya.

“Targetnya tahun ini sudah laku semua,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komisiner KPU Sumenep Syafur Rahman menjelaskan, untuk kebutuhan anggaran Pilkada Sumenep 2010, pihaknya telah mengajukan anggaran ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.

Dari validasi terakhir, nilainya mencapai Rp68,3 miliar. Sebelumnya, dianggarkan Rp67 miliar.

Nilai anggaran tersebut, menjadi dua kali lipat dari anggaran pilkada periode sebelumnya. Sebab, harus ada pengadaan ulang logistik. Alasannya, karena kotak suara pada pemilu sebelumnya, terbuat dari kardus, sehingga harus sekali pakai.

“Tahun 2015 itu anggaran pilkada itu tidak sampai Rp40 M, tetapi karena sekarang itu logistiknya sekali pakai langsung rusak,” imbuhnya.

Selain untuk logistik, anggaran itu juga untuk kebutuhan honorarium panitia pemilihan kecamatan (PPK). Sebab, ada penambahan jadwal kerja PPK. Mereka akan bekerja selama dua bulan. Sehingga secara otamotis, nilai honoriumnya juga bertambah.

“Kami hanya berharap anggaran tersebut disetujui oleh Pak Bupati,” pungkasnya (ara/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *