oleh

Longgarkan Pencairan BLT DD untuk Dua Desa, DPMD Dinilai Tidak Tegas

Kabarmadura.id/Sampang-Di Kabupaten Sampang, terdapat dua desa yang tidak bisa mencairkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahap II, meskipun jangka waktu pencairan sudah berakhir. Pasalnya, dua desa tersebut masih memiliki permasalahan sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang melonggarkan dua desa itu mengulur waktu pencairannya meski melewati deadline.

Kepala DPMD Sampang Malik Amrullah mengatakan, dari 180 desa yang ada di Kabupaten Sampang hanya ada dua desa yang belum mencairkan BLT DD tahap II, sebab masih ada permasalahan yang butuh waktu untuk bisa diselesaikan.

Adapun dua desa yang tidak mencairkan BLT DD tahap II tersebut antaranya Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh, dan Desa Banjar Talela, Kecamatan Camplong. Adapun untuk yang di Banjar Talela itu memang permintaan dari kepala desa untuk dicairkan terakhir, karena ada permasalahan yang dilaporkan ke pihak kepolisian.

Adapun untuk yang di Sereseh, memang ada masalah antara pemerintah desa dengan BPD nya, tetapi nanti akan dicoba untuk selesaikan persoalan antaran pemdes dan BPD.

“Memang ada dua desa yang tidak mencairkan, tetapi untuk yang di Banjar Talela akan dicairkan pada 10/8, dan itu atas permintaan dari kadesnya,” ungkapnya, Senin (10/8/2020).

Selain itu, saat ditanya permasalahan di antara dua desa tersebut, Malik tidak bisa memberikan keterangan, bahkan ia terkesan mengalihkan pertanyaan. Hanya saja ia jawab ada masalah.

Kendati demikian, untuk pencairan BLT DD tahap III ia menuturkan akan dicairkan dalam minggu ini. Adapun anggarannya untuk tahap tiga sudah ada, karena sama-sama mengambil di pencairan DD tahap II.

“Untuk tahap III minggu ini akan dicairkan, adapun untuk dua desa itu belum bisa sebab harus ada jeda,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Jaka Jatim Koorda Sampang Sidik menuturkan, secara aturan periode BLT DD itu Mei, Juni, Juli.

“Tidak ada alasan apapun bagi desa untuk menghambat proses itu. Karena di luar Mei, Juni, Juli itu sudah diperpanjang lagi, Agustus, September,sampai Oktober. Nah kalau itu molor, maka ke depan molor lagi,” ujarnya.

Padahal, penerima sudah disetor dari awal, yang pasti tidak ada masalah. Kecuali data penerimanya tidak jelas jadi wajar jika itu molor. Selain itu, kalau  DPMD merestui pencairan tahap II ini ditunda, semuanya amburadul. Sebab tahap-tahap berikutnya akan berdampak.

“Apa yang kemudian jadi masalah, jika didata itu tidak ada masalah. Dan ini seharusnya dicairkan karena itu hak mereka, dan penerima ini seharusnya sudah pegang rekening masing-masing. Kalau seperti ini jangan-jangan uangnya sudah dipakai oleh kepala desanya, sehingga beralasan ada masalah. Padahal datanya jelas, penerimanya jelas, mereka sudah punya rekening. Jadi, tidak ada urusan dengan kepala desa,” tanggapnya.

Selain itu, ia meminta agar Malik Amrullah jangan terus-terusan mengakali masyarakat. Sebab, ini hak orang miskin yang seharusnya sudah dicairkan, tetapi masih selalu ada kendala. Selain itu ia menuturkan, jika DPMD melonggarkan seperti ini terkesan DPMD ini tidak tegas, sebab di aturan sudah jelas bahwa tidak ada hambatan untuk mencairkan BLT DD ini.

“Ini akal-akalan DPMD saja, karena di aturan sudah jelas. Saya heran ke Kepala DPMD ini. Sebab dari awal pendistribusian BLT DD selalu ada masalah,” pungkasnya. (mal/pai)

Komentar

News Feed