LPSK Pantau Sidang Kasus Human Trafficking di Sampang

  • Whatsapp
(KM/SUBHAN) TIDAK BERDAYA: Terdakwa kasus dugaan human trafficking, Rusmiati, menjalani sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi di PN Sampang.

Kabarmadura.id/Sampang-Sidang kasus kedua kasus human trafficking, Rabu (22/1/2020), dihadiri perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pada sidang kedua dengan terdakwa Rusmiati itu, mengagendakan mendengarkan keterangan saksi-saksi. Selain itu, juga dihadirkan lima orang saksi.

Tenaga Ahli LPSK Jakarta Abdanev Jopa mengatakan, kedatangannya untuk mengawal proses sidang kasus human trafficking itu, karena kasus tersebut termasuk kategori organized crime atau kejahatan terorganisir yang pemberantasannya menjadi perhatian pemerintah pusat.

Selain itu, fungsinya tidak sama dengan kuasa hukum yang melakukan pembelaan. Lembaganya sebagai kepanjangan tangan pemerintah, memiliki tanggung jawab mendampingi korbannya di seluruh Indonesia.

“Kami, hanya memastikan dalam sidang kasus human trafficking ini, para saksi merasa aman, nymanan didalam memberikan keterangan, sehingga keterangan itu bisa membantu hakim dalam mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya, maka akhir hakim dapat memutus perkara dengan cerah,” ucapnya saat dikonfirmasi awak media.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sampang Anton Zulkarnaen mengungkapkan, pada sidang kedua itu, pihaknya menghadirkan sebanyak lima orang saksi. Yakni dua orang dari suami korban yang diberangkatkan dan suami terdakwa.

“Keterangan saksi ini memberatkan perbuatan terdakwa, karena korban harus membayar Rp10 juta bagi laki-laki. Sedangkan bagi kaum wanita nantinya setelah tiba di Malaysia akan dipotong gaji selama tiga bulan,” terangnya.

Anton menyampaikan, terdakwa didakwa dengan pasal 2 ayat 1 sub pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta pasal 18 Undang-undang Perlindungan Buruh Migran (PBG) dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.

Di tempat yang sama, Penasehat hukum terdakwa Arman Syaputra menyampaikan, dari lima orang saksi yang didatangkan JPU, yakni Admari, Ika, Rayahu, Tomo, dan saksi dari suami Rahayu, mulai mengungkap fakta dalam persidangan itu.

Dalam dakwaan kepada terdakwa ada tiga yang sifatnya subtansi, di antaranya bahwa terdakwa mengajak dan merekrut empat orang korban untuk bekerja. Kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp3 juta serta bujuk rayu terhadap korban untuk berangkat.

Pada fakta persidangan bertentangan, saksi Ika hanya mendapat informasi dari Fandi bahwa terdakwa mendapat uang senilai Rp3 juta. Sedang kesaksian dari Ika perlu dipertanyakan karena hanya mendapat pengakuan dari Fandi.

“Mestinya Fandi dan Isma ini yang jadi tersangka dalam perkara ini, namun Ida Farida ini malah dijadikan saksi kok bukan dijadikan tersangka, karena Ida Farida ini perannya lebih besar dari terdakwa, karena menyiapkan segalanya seperti memberikan segala informasi dan memperkenalkan kepada Isma dan Fandi. Nah kami pikir dia juga pantas dijadikan terdakwa,” pungkasnya. (sub/waw)   

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *