oleh

Madura Jadi Provinsi Lihat Beberapa Aspek

Pembahasan pembentukan provinsi Madura kini kembali ramai diperbincangkan oleh banyak kalangan baik politisi hingga masyarakat bawah. Isu pembentukan provinsi Madura ramai di publik pasca Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura ( PNP3M) menggelar audensi di ruang komisi II DPRD Kabupaten Pamekasan.

Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, salah satu syarat untuk membentuk provinsi baru adalah memiliki minimal lima kabupaten atau kota. Sementara untuk Madura sendiri belum cukup syarat karena terbentur dengan peraturan tersebut. Madura sekarang masih punya empat Kabupaten diantaranya Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Jauh sebelumnya, juga majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) secara bulat menolak permohonan uji materi terhadap pasal syarat pemekaran wilayah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. MK menolak Madura jadi provinsi Madura pada waktu itu karena tidak cukup syarat. Pada waktu itu permohonan uji materi diajukan PNP3M.

Sekarang Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Otonomi Daerah (DOB) selama ini masih moratorium atau ditangguhkan. Apalagi pemekaran daerah baru membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan kondisi keuangan negara masih terbatas di Musim Pandemi Covid-19.

Penulis berpendapat bahwa isu pembentukan provinsi Madura ini hanya lelucon. Karena membentuk provinsi ini tidak semudah membalikkan tangan. Serta pembentukan provinsi Madura ini terlalu dini. Juga Madura mau pisah dengan Jawa Timur harus mempertimbangkan beberapa aspek. Jangan sampai pembentukan provinsi Madura ini hanya kepentingan kelompok saja. Lebih baik pemerintah yang ada di empat Kabupaten lebih menggali potensi daerahnya ketimbang bahas pembentukan provinsi Madura. Jangan sampai jadi provinsi yang gagal karena gara-gara masyarakat kurang siap untuk membentuk provinsi Madura.

Pertama, Sumber Daya Manusia (SDM) secara pendidikan warga yang menetap di Madura masih minim yang bergelar profesor bahkan bergelar doktor masih bisa dihitung dengan jari. Jadi pemerintah daerah yang ada di empat kabupaten seharusnya punya strategi masing-masing untuk mengembangkan SDM misal memberikan beasiswa mulai dari SD hingga S3 agar masyarakat benar-benar siap menyambut pembentukan provinsi Madura.

Logika ini, hampir sama dengan pendirian perguruan tinggi, sebuah lembaga bisa mendirikan perguruan tinggi jika memiliki dosen tetap bergelar magister sebanyak 6 orang.

Dilihat dari aspek Infrastruktur Madura sangat kurang layak. Apa yang dibanggakan dari Madura terutama kaitannya dengan penataan kotanya. Penulis berpendapat isu Madura mau di mekarkan seperti bermimpi disiang bolong, dilihat dari penataan kotanya, banyak infrastruktur atau pembangunan yang tidak keurus seperti di pinggiran kota. Jadi jangan sampai masyarakat Madura dijanjikan akan sejahtera dengan pembentukan provinsi Madura. Dulu dengan adanya pembangunan Suramadu masyarakat dijanjikan akan tambah sejahtera, tapi apa nyatanya setelah Suramadu jadi masyarakat Madura tetap tidak sejahtera.

Selain itu juga, dari aspek Sumber Daya Alam (SDA) pihaknya menilai pemerintah masih lalai dan tidak bisa memanfaatkan SDA dengan baik. Saat ini, Madura dikenal sebagai pulau garam namun masyarakat setiap kali penen masyarkat merasa rugi karena kurangnya perhatian dari pemerintah. Selain itu, juga Madura dikenal dengan memiliki potensi kekayaan SDA di sektor minyak dan gas bumi (migas).Salah satu tambang gas terbesar di Madura adalah Blok Kangean Sumenep. Produksi gas Blok Kangean disuplai ke pusat-pusat industri di Gresik. Dengan adanya hal tersebut sampai saat ini belum memberikan dampak kesejahteraan masyarakat Sumenep terutama pada warga sekitar Blok Kangean Sumenep. Seharusnya dengan adanya Migas tersebut masyarakat setempat sejahtera.

Penulis : Ahmad syafi’I wartrawan times Indonesia alumnus IAIN Madura

Komentar

News Feed