oleh

Mahasiswa Bangkalan Desak Peraturan Radius Pasar Diterapkan

KABARMADURA.ID, Bangkalan – Mahasiswa yang tergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) STKIP PGRI Bangkalan melakukan demo di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin (5/10/20). Kedatangan pendemo itu terkait pengelolaan parkir, peraturan radius pasar modern dan pasar tradisional, dan pembinaan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Koordinator lapangan (Korlap) aksi Irfan Syaifulloh saat orasi menyampaikan beberapa tuntutan, pertama, semua parkir harus terhubung ke Dinas Perhubungan sehingga tidak ada lagi penarikan parkir yang sembarangan tanpa mengikuti Perda nomor 8 Tahun 2015. Kedua, perketat izin pasar modern agar tidak merugikan pasar tradisional atau toko di sekitar pasar modern.

“Ketiga, produk UMKM harus bisa masuk pada pasar modern sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pasar Modern,” tegasnya.

Dikatakannya, temuan di lapangan terdapat sejumlah pasar modern yang terdapat parkir berbayar, selain itu beberapa minimarket lokasinya berdampingan tanpa memperhatikan peraturan tentang zonasi.

”Sudah jelas dalam Perda 5 Tahun 2016 sudah jelas pasar modern memperhatikan radius sesuai dengan Pasal 7 yang menjelaskan tentang penentuan lokasi,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkhurrohman saat menemui para mahasiswa menyampaikan, akan menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi massa. Bahkan akan mengkaji lebih lanjut soal penataan dan zonasi minimarket, termasuk tuntunan lainnya.

“Saya sangat berterima kasih ke semua teman-teman karena apa yang kalian katakan sama dengan apa yang saya rasakan,” kata Fatkhurrohman.

Menurutnya, ia sangat mendukung tuntutan yang diminta oleh mahasiswa. Bahkan

ai akan segera memanggil beberapa pihak terkait serta akan merekomendasikan kepada minimarket yang mokong agar tidak memperpanjang lagi kontraknya.

“Seperti di pasar Tanah Merah di samping kanan dan kiri ada indomaret, kan kasian penjual yang kecil itu. Nanti kita adakan pemanggilan terutama Dinas Perizinan, akan memberikan arahan bahwa tidak boleh diperpanjang lagi, nanti disesuaikan,” tutupnya. (KM56/mam)

Komentar

News Feed