Mahasiswa: PR Besar Pemkab Sumenep Entaskan Kemiskinan dan Evaluasi Penerima Bantuan

Pemerintahan81 views

KABAR MADURA | SUMENEP– Mahasisiswa Sumenep yang tergabung Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSu) kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Senin (27/5/2024).

Mahasiswa berorasi dimulai dari Taman Tajamara Sumenep hingga tiba di Pemkab pada pukul 11.05 WIB. Aparat kepolisin mengamankan aksi yang menuntut Pemkab Sumenep penuntasan kemiskinan.

Kepada Pemerintah Sumenep, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan, antara lain meminta kepada Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo mengevaluasii penerima bantuan sosial (bansos) di Sumenep, kedua Pemkab Sumenep segera memberikan bantuan terhadap 100 temuan masyarakat miskin di Sumenep.

Ketiga, Bupati harus menindak tegas/memberhentikan 3 oknum aparatur sispil negara (ASN) yang mendapatkan bansos tersebut. Keempat, BEMSu meminta buapti segera mengevaluasi pendamping program keluaraga harapan (PKH) dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK).

“Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan, apabila tidak diatasi dengan segera maka akan semakin merajalela,” kata Koordinator BEM Sumenep, Moh Syauqi.

Baca Juga:  Ketua DPRD Sumenep Sentil Perusahaan dan Pemkab terkait Penerapan UMK 

Mahasiswa Universitas Annuqayah Guluk-guluk Sumenep ini menegaskan, Pemkab Sumenep sebagai pihak yang memiliki pengetahuan lebih mendalam mengenai kondisi lokal dibandingkan dengan Pemerintah Pusat.

Sehingga, lanjt Syauqi, perlu untuk mengambil peran yang lebih besar dalam mendesain dan mengembangkan kebijakan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

Pemkab Sumenep juga memiliki kapasitas untuk melakukan identifikasi penerima program secara lebih akurat, sehingga berperan penting terhadap perbaikan penargetan sasaran program bantuan sosial.

“Maka hal itu perlu diseriusi, Pemkab harus memperbaiki,” kata aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini.

Karena tidak kunjung ditemui, aksi sempat bentrok, namun hal itu dapat diamankan oleh aparat kepolisian, sehingga melanjutkan orasinya.

Ditambahkan Syauqi, anggaran sosial Pemkab Sumenep pada tahun 2021 Rp27.887.722.712,00 untuk bantuan hibah dan bantuan sosial, permasalahannya disini penerima bantuan hibah dan sosial belum menyampaikan laporan pengguna serta bukti-bukti pengeluaran. dan anggaran sosial Pemkab Sumenp.

Baca Juga:  Akui Tarik Biaya pada Realisasi Prona, Kades Panglegur: untuk Kebutuhan Administrasi

Pada tahun 2022 Rp635.372.497.521,00, terealisasikan Rp530.108.801.404,007 yang terdiri dari pengadaan barang dan jasa, BLT BBM, BLT DBHCHT.

Dan juga ada temuan bansos yang seharusnya didistribusikan oleh negara terhadap masyarakat miskin, namun mirisnya, berdasarkan audit BPK Tahun 2022 Ada 3 ASN yang mendapatkan bantuan BLT BBM.

“Hal ini mengindikasikan bahwa bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu/miskin di Kabupaten Sumenep disalahgunakan dengan adanya 3 ASN yang juga ikut menerima bantuan dari pemerintah,” tandasnya.

Lantaran tidak ditemui, mahasiswa memastikan untuk kembali melakukan aksi demonstrasi yang berkaitan dengan kemiskinan di Sumenep.

“Kami akan terus menyuarakan kemiskinan, hingga ada komitmen dari Pemkab Sumenep agar menyelesaikan PR besar soal kemiskinan dan mengevaluasi semua OPD yang bertanggungjawab merealisasikan bantuan,” pungkasnya.

Pewarta: Imam Mahdi
Redaktur: Fathor Rahman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *