Mahasiswa Sampang Tolak SK Penundaan Pilkades

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) PROTES: Puluhan Mahasiswa menolak keputusan bupati dan meminta DPRD Sampang melakukan langkah tegas.

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Puluhan Mahasiswa mendatangi Kantor DPRD Sampang. Mereka meminta, wakil rakyat untuk menjembatani aspirasi masyarakat mengenai penolakan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) pada tahun 2025. Aktivis yang mengatasnamakan, Aliansi Mahasiswa Sampang (AMS) melakukan long march dari lapangan GOR menuju Kantor DPRD, Rabu (1/9/2021).

Mereka berorasi dan membawa poster penolakan terhadap pelaksanaan pilkades tahun 2025. Bahkan menilai, wakil rakyat diam dengan adanya keputusan bupati. Padahal, penundaan pilkades dilakukan sepihak oleh pemerintah. Yakni, dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) Bupati Slamet Junaidi.

Bacaan Lainnya

Bahkan, secara kelembagaan DPRD tidak pernah membahas keputusan pelaksanaan pilkades pada tahun 2025. Sebab, pada tahun 2025 desa yang akan menggelar pemilihan sebanyak 180 desa. Dengan demikian, ada dua tuntutan dari peserta demonstran. Pertama, DPRD harus menyesuaikan peraturan daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pedoman pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kades.

Yakni, pelaksanaan dengan sistem protokol kesehatan (protkes) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 tahun 2020. Tuntutan kedua,  meminta DPRD secara kelembagaan menggunakan hak dan fungsinya menolak keputusan bupati. Terutama, mengenai keluarnya SK nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 tentang Pelaksanaan Pilkades Serentak pada Tahun 2025. Selanjutnya, diusulkan pilkades agar digelar pada tahun 2022 atau pada tahun 2023.

“Wakil rakyat selama ini terkesan tidak berpihak kepada masyarakat. Tapi, berpihak kepada pemerintah. Mereka bungkam, terbukti selama ini tidak pernah mempertimbangkan kepentingan rakyat. Buktinya, tidak pernah mempertanyakan keputusan itu kepada bupati,” ujar Korlap Aksi Riswanto.

Pihaknya mendesak, agar DPRD segera melaksanakan dua tuntutan tersebut. Sebab jika tidak, para wakil rakyat terbukti memihak kepada pemerintah. Sementara, keputusan bupati mengecewakan masyarakat luas. Setelah melakukan orasi sekitar 30 menit, sejumlah wakil rakyat menemui demonstran. Mereka diminta menandatangani kesepakatan akan melakukan penolakan terhadap SK bupati. Namun, wakil rakyat menolaknya.

Wakil Ketua DPRD Sampang Fauzan Adzima mengatakan, jika peraturan Bupati adalah hak pemerintah dan DPRD tidak boleh ikut campur. Termasuk, soal keputusan pelaksanaan pilkades. “Kami tidak bisa serta merta menandatangani penolakan SK Bupati. Perbup adalah kewenangan pemerintah,” responnya.

Senada diungkapkan Ketua DPRD Sampang Fadol. Dia mengaku, akan mengkaji aspirasi Mahasiswa. Bahkan, berjanji akan memberitahukan kepada demonstran hasil keputusan di DPRD. “Insyaallah kami akan mengkaji permintaan dari Mahasiswa ini, dan kami akan menginformasikannya,” janjinya.  (man/ito)

Tuntutan AMS Kepada DPRD

  • DPRD harus menyesuaikan peraturan daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pedoman pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kades. Yakni, pelaksanaan dengan sistem protokol kesehatan (protkes) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 tahun 2020.
  • DPRD secara kelembagaan menggunakan hak dan fungsinya menolak keputusan bupati. Terutama, mengenai keluarnya SK nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 tentang Pelaksanaan Pilkades Serentak pada Tahun 2025. Selanjutnya, diusulkan pilkades agar digelar pada tahun 2022 atau pada tahun 2023.

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *