Mahasiswa Sumenep Tolak Penambahan Titik Tambang Fosfat

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) DITUNTUT: BAPPEDA diminta serius mengawal kebijkan yang berpihak kepada masyarakat.

KABARMADURA.ID, SUMENEP  – Sudah tidak terhitung jumlahnya pernyataan sikap penolakan terhadap rencana penambangan fosfat di Sumenep. Kali ini dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Gabungan Mahasiswa Sumenep (GMS), dengan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Selasa, (9/3/2021).

Koordinator Lapangan (Korlap) GMS Trisno dalam orasinya menegaskan, tidak ada dampak positif bagi masyarakat jika penambangan fosfat tetap dilestarikan. Dia menyayangkan atas sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang  terkesan acuh, bahkan menyetujui dan menambah dari semula 8 kecamatan menjadi 17 kecamatan.

Bacaan Lainnya

Hal itu tertuang dalam  pasal 40 ayat 2 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Tahun 2013-2033. Sementara pasal tersebut yang mengcover tentang pertambangan malah berbenturan atau bertentangan dengan pasal 32 tentang kawasan rawan bencana alam dan pasal 33 tentang kawasan lindung geologi.

“Kami menuntut Bappeda serius, yaitu dengan menyampaikan pernyataan sikap menghapus review  itu dan bahkan bukan malah menambah. Karena kalau pusat memberikan izin tentunya pemerintah daerah mestinya sepakat dengan suara masyarakat yaitu menolak juga,” kata Aktivis PMII itu.

Jika yang mestinya menjadi kawasan lindung karena sering rawan bencana alam seperti banjir, longsor dan sebagainya, terus dilakukan pengrusakan karena penambangan maka berarti pemerintah benar-benar tidak serius menjaga kelestarian lingkungan.

Apalagi Kota Keris yang tergolong kaya jangan seperti daerah lain yang malah miskin karena kekayaan alamnya digerus tanpa perhitungan. Bahkan dalam jalannya aksi, sang orator meminta Kepala Bappeda agar dicopot, hal itu lantaran kebijakan-kebijakan yang dipilih jauh dari kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Sumenep.

“Penambangan fosfat yang merupakan unsur penyubur tanah akan berdampak pada hilangnya kesuburan tanah yang tentunya akan semakin menyulitkan petani-petani di Sumenep. Dalam jangka panjang ketika kemarau pasti dilanda kekeringan yang akut, sebaliknya ketika musim hujan maka akan terjadi banjir,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Bappeda Yayak Nur Wahyudi mengatakan, penambahan titik itu merupakan usulan masyarakat. Tetapi akan ada revisi terkait perda tersebut jika ada evaluasi.

Yayak akan mencari alternatif agar ada jalan tengah, sebab ketika pasal 40 ayat 2 itu sudah menjadi perda maka tidak serta merta langsung bisa dihapus begitu saja, melainkan ada tahapan atau proses-prosesnya.

“Ini menjadi masukan, tetapi kami tidak bisa menjawab sekarang, misalnya harus menghapus pasal tersebut. Karena itu sudah perda, berarti harus ada proses apakah akan dihapus atau disesuaikan,” tanggap Yayak. (ara/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *