oleh

Mahasiswa UTM Tuntut Integritas KPU

Kabarmadura.id/BANGKALAN- Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) telah berlangsung 17 April lalu. Namun dari hasil pelaksanaan pemilu tersebut banyak menuai kejadian dan dugaan pelanggaran serta kecurangan yang dimanfaatkan oleh pihak yang diuntungkan. Hal tersebut membuat mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UTM menyatakan sikap, sebagaimana ditegaskan oleh Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma) UTM, Alfiatul Khairiyah.

“Kita hanya menyatakan pernyataan sikap terhadap KPU terkait banyaknya KPPS yang sakit bahkan meninggal, serta kecurangan pemilu. Hal tersebut membuat kita menilai bahwa open recruitment KPU ini bermasalah,” tegas perempuan yang kerap disapa Ria ini.

Masih menurut Ria, ia menduga KPU tidak maksimal dalam melakukan penyeleksian panitia penyelenggara pemilu. Dirinya juga mendesak agar KPU menjaga integritas hingga akhir proses rekapitulasi surat suara. Selain itu Ria dan kawan-kawan juga menuntut evaluasi teknis pelaksanaan pemilu yang tidak kondusif dan menyebabkan banyak korban berjatuhan.

“Kami minta juga baik KPU yang berada di daerah maupun KPU RI dan pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan aturan tata laksana pemilu secara perundang-undangan, yang lebih baik dan dapat dijadikan pedoman di pemilu selanjutnya,” katanya saat dihubungi oleh pihak Kabar Madura.

Perempuan yang mengambil jurusan sosiologi ini mengatakan,  dirinya merasa bahwa panitia yang diambil oleh pihak KPU dari tahun ke tahun sama. Sehingga hal inilah yang dirasa Ria membuat banyaknya kejadian dugaan kecurangan maupun panitia yang mengalami kelelahan.

“Dari tahun ke tahun hanya orang-orang itu saja yang diambil untuk panitia pemilu dan yang diterima cuma itu-itu saja. Itu kan membuat kita tidak tahu bagaimana integritas dan kualitasnya,” ujar perempuan semester akhir ini.

Ria juga menyayangkan pihak KPU Bangkalan yang kurang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di pedesaan yang ada di Bangkalan. Hal ini menurut Ria yang menyebabkan banyaknya masyarakat Bangkalan tidak mengerti tata cara pemilu dan tidak tau calon presidennya siapa saja. Ia berharap agar KPU ke depannya mau membenahi kualitas, integritas, dan netralitasnya hingga kejujuran serta pengawalan surat suara yang serius.

“Orang pedalaman yang ada di desa itu kurang tahu siapa capresnya, hal ini dikarenakan sosialisasi dari KPU sendiri kurang maksimal,” imbuhnya.

Sementara itu ketua KPU Bangkalan, Fauzan Jakfar belum bisa memberikan tanggapan apapun terkait tuntutan dari mahasiswa UTM tersebut. Saat pihak Kabar Madura mencoba menemuinya di Kantor KPU, dirinya sedang tidak berada di tempat. Sedangkan saat dihubungi via telefon nomor sedang tidak aktif. (ina/pai)

Komentar

News Feed