oleh

Makin Menguatnya Politisasi

Oleh Nurudin

Salah satu  akar masalah yang krusial dan sangat mungkin akan terus menggejala adalah adanya politisasi.  Politisasi tidak saja dalam wacana tetapi kemudian diaplikasikan dalam tindakan. Bisa jadi seseorang tidak langsung melakukan tindakannya, tetapi politisasi wacana telah mendorong orang lain untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat yang lain.

Berbagai istilah yang sebenarnya ideal dan bagus kemudian menjadi buruk makna karena adanya politisasi. Anehnya, politisasi itu dilakukan, dilegalkan, didukung oleh para elite politik. Bisa jadi elite politik tersebut melakukan politisasi karena menikmati  dan memang untuk meraih tujuannya.

Sekarang banyak istilah dipolitisisasi. Kita sebut saja contoh seperti kata Pancasila, khilafah, Partai Komunis Indonesia (PKI), NKRI Harga Mati, Pluralisme, dan toleran-intoleran. Semua kata-kata ini telah mengalami politisasi. Politisasi justru dilakukan elite politiknya dalam usaha merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Kasus Aktual

Semua kata di atas sangat ideal. Kurang apa Pancasila? Pancasila itu sudah final dan tidak usah diperdebatkan substansi isinya. Ia juga penuh dengan muatan kehidupan bangsa Indonesia yang heterogen. Isi Pancasila adalah makna yang kaya.

Namun demikian, Pancasila sering dipolitisasi untuk tujuan tertentu. Zaman Orde Baru (Orba), Pancasila ditafsirkan sendiri oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Bahkan Pancasila sering dijadikan “mantra” untuk “menjinakkan” pihak lain yang dituduh tidak Pancasilais.

Sementara itu muatan substansi Pancasila sudah sedemikian agung. Pancasila menjadi tereduksi maknanya setelah dibuat 36  butir Pancasila. Saat itu reduksi Pancasila sesuai selera penguasa mulai terjadi. Pancasila dijadikan alat untuk meraih tujuan. Sementara Pancasila itu harusnya menjadi perekat bangsa yang terkenal majemuk ini.

Mengapa Pancasila sangat penting dan perlu ditekankan sekali lagi bahwa ia sudah final? Pancasila tak hanya menjadi jati diri bangsa yang diterima banyak pihak. Ia juga menjadi alat perekat. Menganggap sebelah mata kekuatan Pancasila atau menjadikan Pancasila untuk menuduh atau mengklaim diri yang paling benar itu mendangkalkan masalah dan membutakan diri pada fakta.

Mengapa ini perlu dibicarakan? Beberapa waktu lalu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani dibully oleh sebagian masyarakat karena ucapannya yang kurang pas dilakukan. Ia pernah mengatakan, “Semoga daerah Sumbar  menjadi wilayah yang mendukung Pancasila”.

Maksudnya mungkin baik;  yakni menyadarkan, mengingatkan pentingnya pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun demikian, ada kesan bahwa ia dan “gerbong”nyalah yang paling Pancasilais. Sementara kelompok lain yang tidak mendukung diri dan kelompoknya tak Pancasilais.

Itu tentu ucapan yang sangat disayangkan, apalagi kapasitasnya sebagai ketua DPR.  Menjadi polemik karena ada kesan membenaran diri dan menyalahkan pihak lain. Sementara ia juga membawa-bawa ideologi Pancasila yang sebenarnya sudah final. Tak mudah mengganti ideologi Pancasila yang sudah mendarah daging pada bangsa ini. Persoalan ada riak-riak kecil itu hal biasa. Artinya tidak perlu dibesar-besarkan dan dituduh macam-macam karena bisa “membangkitkan macan tidur”.

Catatan Panting

Sebenarnya masalah krusial bangsa ini ada pada politisasi istilah. Dengan kata lain, politisasi itu kemudian dikembangkan menjadi komoditas. Namanya saja komoditas, tentu penghitungannya untung rugi. Apakah kita percaya bahwa wacana soal PKI, khilafah, NKRI itu berdiri sendiri dan hanya sekadar wacana? Ia sudah mengalami politisasi dan tergantung siapa yang mengucapkan kata tersebut, biasanya untuk tujuan politik.

Mengapa itu semua bisa terjadi?  Bangsa ini masih mewarisi pertentangan ideologi yang berkolaborasi dengan politik.  Sementara itu, sistem birokrasi, keadilan, kemakmuran dan penegakan demokrasi masih berjalan tertatih-tatih.

Misalnya, pertentangan yang ada di masyarakat diselesaikan dengan cara melenyapkan. Cara-cara begitu tentu hanya akan menumbuhkan luka lama yang suatu saat akan muncul kembali. Sekadar contoh, “pembasmian” PKI tahun 1965 yang sering dianggap politis karena dijadikan “senjata” Orba untuk meraih kekuasan akan menimbulkan “dendam” di masa datang.

Begitu juga, saat ini cara-cara pemerintah dengan menggembar-gemborkan istilah “ekstrimis”, “fundamentalis” pada kalangan Islam (muncul kemudian Islamophobia) justru akan menimbulkan militansi di kalangan kelompok Islam garis keras itu. Jadi, semakin dilarang akan semakin tumbuh subur.  Anehnya, cara-cara tersebut dilakukan dengan membangun wacana seolah Islam menjadi ancaman besar bangsa ini.

Sebenarnya, gerakan-gerakan yang tidak begitu besar itu didiamkan saja lama-lama akan mengecil. Asal saja, pemerintah dan masyarakat secara umum memperkuat pondasi bangsa berdasar Pancasila. Pancasila dalam arti sebenarnya, bukan Pancasila yang saat ini masih menjadi komoditas politik.

Front Pembela Islam (FPI) aslinya tidak begitu besar. Ia justru menjadi besar karena dijadikan “musuh” negara. Akhirnya militansi pun semakin kuat diantara mereka. Simpati semakin tumbuh akhirnya menjadi mengkahwatirkan. FPI didiamkan saja ia tidak akan bisa tumbuh menjadi besar di tengah negara yang berdasar Pancasila ini.

Juga, pemerintah harus benar-benar melaksanakan Pancasila secara benar. Misalnya, berusaha mewujudkan keadilan sosial dalam aplikasinya di masyarakat. Selama pemerintah tidak tegas dan “tebang pilih” dalam memproses hukum, kekayaan menumpuk di tangan segeliltir orang, kebutuhan dasar masyarakat tak terpenuhi dengan tak pula mendengar aspirasi rakyat, maka kekisruhan akan terus terjadi. Sumber kesisruhan tak melulu dari masyarakat tetapi juga dipicu oleh kebijakan pemerintahnya.

Memang, mengelola negara tidak mudah, tetapi bangsa ini seolah tidak pernah belajar dari sejarah. Orde Lama (Orla), Orba, dan pasca Orba sebenarnya ada banyak pelajaran, tetapi elite politik seolah tidak mau belajar. Mereka hanya menuruti kehendak berkuasa sesuai kepentingan diri dan kelompoknya. Jika itu terus terjadi jangan harap gejolak akan mereda.

Soal kasus Puan Maharani dan Pancasila tidak akan berdampak luas manakala kebutuhan masyarakat terpenuhi, elite politik tak mementingkan diri dan kelompoknya, dan rasa keadilan masyarakat terwujud.  Jika tidak, jangan heran jika untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, wacana-wacana yang ideal sebagaimana dijelaskan di atas akan dipolitisasi untuk tujuan pragmatis.

 

Penulis adalah dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Komentar

News Feed