Mamin Lokal di Bangkalan Butuh Pengawasan BPOM

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) BAKAL DIAWASI: Konsumsi jajanan lokal di Bangkalan yang mengandung bahan berbahaya mulai menjadi sorotan.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN -Kesadaran masyarakat desa tentang konsumsi makanan dan minuman (mamin) yang dilarang masih rendah. Sehingga direncanakan adanya program pengawasan ke setiap desa. Hal ini diungkapkan Kasi Farmasi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Ita Kanti Rahayu, Kamis (11/11/2021).

Menurutnya, kegiatan pengawasan pada dasarnya bukan program asli pemerintah kabupaten, melainkan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya. Instansinya hanya mendampingi program tersebut. Sehingga nantinya, desa yang mendapatkan pengawasan akan menjadi binaan.

Bacaan Lainnya

“Namanya program desa aman pangan, ini program baru. Tahun ini Bangkalan hanya menyasar di satu desa yakni, Desa Martajasah. Acuannya, mobilitas warga dan penjualan beraneka mamin di desa itu cukup padat. Kalau tahun ini berhasil, insyaallah tahun depan akan dikembangkan,” ujarnya.

Pihaknya menuturkan, resiko mamin dengan bahan yang berbahaya masih tinggi di daerah yang identik dengan slogan Kota Salak. Selain dekat dengan kota Surabaya, kesadaran konsumen untuk memilih makanan masih rendah. Sehingga harus lebih hati-hati dalam memilih mamin.

“Kita harus bisa membina dan membekali masyarakat agar mereka juga mampu menganalisa. Mamin yang menggunakan bahan berbahaya dapat dilihat dari warnanya. Jika terlihat mencolok jelas, ada pewarna yang dilarang, kalau krupuk agak ada rasa pahitnya, itu tandanya ada campuran boraks, kemudian jika ikan jelas ada formalinnya, kalau tidak dihinggapi lalat,” tuturnya.

Dia menjelaskan, jika hal tersebut dibiarkan akan berdampak buruk terhadap masyarakat. Meski dampak secara langsung tidak ada, kedepan akan muncul penyakit. Hanya saja kadang masyarakat tidak sadar dengan akibat racun makanan yang tertumpuk. “Kami harap program ini nanti bisa sesuai rencana, sehingga tahun depan bisa dikembangkan,” harapnya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Bangkalan Subaidi meminta, agar instansi terkait yang memiliki wewenang pengawasan bisa maksimal melakukan deteksi dini pada mamin yang menggunakan bahan berbahaya. Seperti Dinkes, bisa bekerjasama dengan Dinas Perdagangan (Disdag) untuk memantau dan mengawasi mamin di pasar, toko modern swalayan, hingga di toko kelontong.

“Karena mamin yang menggunakan bahan berbahaya ini tidak mudah untuk diketahui. Makanya harus mendeteksi lebih dini. Apalagi sekarang sudah bebas pemeriksaan, semua pedagang mencari bahan jualannya secara mandiri, dan kami tidak tahu itu aman atau tidak,” responnya.

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *