Manajemen Penarikan Retribusi Pasar Daerah di Sumenep Wajib Dibenahi

(FOTO: KM/IMAM MAHDI) SEMRAWUT: Pengelolaan Pasar Daerah Sumenep dinilai tidak maksimal, perlu perbaikan dalam waktu dekat.

KABARMADURA.ID | SUMENEP -Manajemen penarikan retribusi untuk pasar daerah dinilai semrawut. Bahkan pendataan pedagang tidak jelas. Dugaan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) pada retribusi pasar menjadi masalah yang tak kunjung terselesaikan.

Semrawutnya manajemen pengelolaan pasar daerah diakui Kepala UPTD Pasar Sumenep Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep Hairul Anwar, kondisi pengelolaan pasar di Sumenep masih bermasalah. Bahkan, penataan serta kebersihan pasar perlu pembenahan yang serius.

“Jadi, masih 99 persen persoalan menjadi PR (pekerjaan rumah) kami untuk diperbaiki ke depannya,” katanya, Minggu (05/12/2020).

Dikatakan Hairul, penataan pasar bisa diperbaiki secara perlahan. Misalnya, dari sektor bersih-bersih pasar serta penertiban penarikan retribusi, serta pendataan pasar termasuk data pedagang sekaligus zonasi, penanganan sampah juga masuk dalam pekerjaan rumah UPTD pasar.

“Karena data pedagang begitu dilakukan validasi sampai beberapa kali sering berubah, dan pengelolaan titik parkir juga menjadi evaluasi,” papar dia.

Ditambahkan Hairul, pembenahan tersebut dimulai dari penertiban Pasar Marengan seta Pasar Anom. Karena semua pasar memiliki celah yang harus diperbaiki. Selama ini, pasar di Sumenep memang tidak ada yang beres.

“Penempatan pasar, serta penarikan retribusi menjadi masalah bagi kami, sebab tidak maksimal,” tukas dia.

Dipaparkannya, jumlah keseluruhan di Sumenep sebanyak 31 pasar, di antaranya, Pasar Anom Baru, Lenteng, Rubaru, Nyapar, Gapura, Prenduan, Ganding, Banasare, Kolpo, Manding, Bluto, Bangkal Toko, Ambunten, Basoka, Pasongsongan, Dungkek, Guluk-guluk, Lenteng Barat, Batang-Batang, Beringin, 17 Agustus, Keles, Batuputih dan Pasar Bicabbi.

“Semua pasar masih belum ada yang beres, makanya masih menjadi PR kami,” ujar dia.

Sementara itu, anggota komisi II DPRD Sumenep Juhari menegaskan, dari awal manajemen pengelolaan pasar di Sumenep bermasalah. Dari sektor kebersihan, pendataan pedagang yang tidak tertib, malasnya pembayaran retribusi, serta kebocoran PAD.

“Dinas terkait bukan hanya berwacana. Tetapi tahun 2021 wajib selesai permasalahan di berbagai sektor,” paparnya.

Reporter: Imam Mahdi

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan