Manajemen RSUD Syamrabu Terancam Oleng, Tunggakan Rp62 Miliar Belum Terbayarkan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) BUKA 24 JAM: Kegiatan pelayanan yang ada di RSUD Syamrabu ramai dari pasien yang berobat

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syamrabu Bangkalan terancam oleng. Dana senilai Rp62 miliar untuk pembayaran pelayanannya belum dibayar. Nilai itu berasal dari tanggungan BPJS Kesehatan, klaim pembiayaan pasien Covid-19 dan  biaya kesehatan masyarakat miskin (biakes maskin) tahun 2020-2021.

Untuk tanggungan BPJS Kesehatan senilai Rp4 miliar, klaim pembiayaan pasien Covid-19 yang belum terbayarkan tahun 2021 sebesar Rp31 miliar dan tunggakan yang belum terbayarkan dari biakes maskin tahun 2020-2021 senilai Rp9 miliar.

Bacaan Lainnya

Kondisi tersebut membuat Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Nur Hasan harus bereaksi cepat. Pihaknya telah memanggil manajemen rumah sakit pada Rabu (22/9/2021). Bahkan, Nur Hasan juga mendapat laporan, tahun 2020 ada Rp18 miliar dari klaim pasien Covid-19 yang belum terbayarkan.

“Kalau tidak kunjung dibayarkan, saya melihat rumah sakit ini sudah mulai goyang. Artinya ini rumah sakit terancam oleng jika dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum membayar utang, daerah juga begitu pastinya akan mempengaruhi pelayanan pula,” tuturnya usai melakukan hearing dengan direksi rumah sakit di ruangannya, Rabu (22/9/2021).

Pihaknya juga telah mendorong agar RSUD Syamrabu menjemput tunggakan itu. Jika ada administrasi yang belum selesai agar segera dibenahi. Jika perlu, harus ada lobi-lobi ke Kemenkes. Apabila tunggakan tidak segera ditutupi, pelayanan di rumah sakit bisa tidak maksimal. Begitu pula dengan pendapatan asli daerah (PAD), bisa tidak tertutup.

“Saya sempat tanya, tunggakan yang ada sekarang rumah sakit mau oleng. Karena selama ini rumah sakit dibiayai dari biaya tersebut. Tapi mau tidak mau rumah sakit harus mau, solusi dari rumah sakit sementara pembiayaan pelayanan masih dibiayai dari pasien,” ungkapnya.

Nur Hasan sempat kaget juga dengan tunggakan tersebut. Sebab berdasarkan keterangan dari rumah sakit, buaya penanganan satu pasien Covid-19 bisa mencapai Rp7 sampai Rp10 juta per hari.

Sementara pasien Covid-19 yang dirawat mencapai ratusan. Pihak RSUD Syamrabu harus membiayai terlebih dahulu, meski kemudian diganti oleh Kemenkes. Tapi ini kan kasian rumah sakitnya,” jelas politisi dari PPP tersebut.

Jika sampai tahun 2022 Covid-19 di Bangkalan masih tinggi, Nur Hasan pesimis operasional rumah sakit bisa berjalan terus. Padahal dalam sehari, rumah sakit juga harus menanggung biaya operasional seperti listrik, bahan bakar minyak (BBM) dan keperluan pegawai selama melayani pasien bisa mencapai Rp2,5 juta per hari. Biaya itu belum termasuk gaji tenaga kesehatan (nakes).

“Bisa dibayangkan saja, bahkan bisa kolaps nanti. Tapi pemerintah pasti akan mengupayan rumah sakit ini pelayanannya bisa berjalan maksimal,” harapnya.

Kondisi itu diakui oleh Direktur RSUD Syamrabu dr Nunuk Kristiani. Tunggakan mencapai Rp31 miliar itu terjadi akibat adanya kenaikan kasus Covid-19 beberapa waktu lalu. Utamanya pada Mei hingga Juli 2021 dengan pasien Covid-19 yang mencapai sektiar 400 hingga 500 orang.

Untuk administrasi, pihaknya sudah menyelesaikan semua dan sudah diajukan pasca menurunnya kasus.

“Tapi sekarang belum dibayarkan, kami juga belum tahu sampai kapan. Sudah kami ajukan baik ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemenkes. Tunggakan tahun lalu juga sudah kami ajukan di awal tahun ini,” paparnya menjelaskan kendala pencairan klaim biaya pasien Covid-19 tersebut.

Kendati tunggakan belum dibayar, pihaknya berupaya agar pelayanan terhadap pasien tidak terpengaruh. Sehingga, dr Nunuk tetap meminta nakes bekerja maksimal dalam melayani pada pasien. Untuk kebutuhan operasional lainnya, sedang dicarikan langkah alternatif, yakni diambilkan dari biaya lain yang masih dimiliki rumah sakit.

“Saya harap ini bisa segera terbayarkan, karena kebutuhan rumah sakit juga banyak seperti obat-obatan, gaji pegawai kontrak, listrik dan air. Bagaimana kami bisa melayani pasien kalau salah satu operasional rumah sakit tidak berjalan,” pungkasnya.

Pembiayaan yang belum terbayarkan:

  1. BPJS Kesehatan tahun 2020 Rp4 miliar
  2. Biakes Maskin tahun 2020-2021 Rp9 miliar
  3. Klaim pasien Covid-19 tahun 2020-2021 Rp49 miliar

Reporter: Fain Nadofatul M

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *