Mangkel Pungut Biaya Parkir Berlangganan, Dishub Janji Pecat Jukir

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) TEGASKAN: Juru parkir (jukir) diharapkan tidak mencari keuntungan pribadi pada saat masyarakat yang sudah terkaver sebagai pengguna parkir berlangganan, tidak lagi ditarik biaya parkir.  

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Petugas parkir atau juru parkir (jukir) berlangganan wajib berhati-hati ketika memberikan  pelayanan terhadap masyarakat. Terutama, kepada masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pengguna parkir berlangganan. Sesuai ketentuan, parkir berlangganan tidak lagi dipungut biaya. Sebab, biaya yang dikeluarkan masyarakat sudah terpotong pada saat transaksi perpanjangan kendaraan baik roda dua maupun empat.

Dengan demikian, petugas parkir dilarang keras memungut biaya parkir terhadap masyarakat yang sudah menggunakan jasa parkir berlangganan. Jika terdapat petugas parkir dengan sengaja masih melakukan pemungutan biaya, maka sanksi pemecatan menunggu. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep Dadang Dedi Iskandar, Selasa (19/01/2021).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, jukir berlangganan hanya menjaga dan menertibkan kendaraan roda dua maupun roda empat, bukan memungut dan masuk kantong pribadi. Akan tetapi, mengenai pungutan liar yang dilakukan oknum jukir memang belum sepenuhnya tuntas. Bahkan, sudah berulang kali menerima keluhan dari masyarakat terkait persoalan tersebut.

“Saat ini saya berikan pengarahan, dan jika ada yang memungut awas akan dipecat,” ancamnya.

Dadang menjelaskan, jukir sudah tidak diperkenankan menarik pungutan. Sebab, tidak ada retribusi yang masuk ke kas daerah (Kasda) dari tarif parkir berlangganan. Sehingga, tarif parkir hanya boleh dikenakan untuk kendaraan luar kota. “Pungutan akan merugikan halayak umum,” ucapnya.

Dana parkir tersebut dipakai untuk banyak hal. Diantaranya, biaya jukir. Di samping itu, pihaknya menggunakan dana tersebut untuk kegiatan monitoring dan evaluasi. Misalnya, setiap bulan pada waktu menjalankan monitoring dan evaluasi. “Kami menyarakankan kalau ada petugas parkir yang memungut dan titik parkir yang minta tarif silahkan laporkan ke Dishub. Karena, petugas sudah ada gajinya. dan yang berhak ditarik parkir hanya liter luar Sumenep ,” tegasnnya.

Salim (22) warga Desa/Kecamatan Bluto mengatakan, pada saat memarkir kendaraannya untuk membeli peralatan elektronik dilakukan penarikan parkir sebesar Rp2 ribu. Dia mengaku tidak mengetahui, jika sudah terdaftar sebagai parkir berlangganan tidak harus bayar. “Saya bayar pada jukir. Karena kasihan. Apalagi menurut saya suatu kewajiban,” ujar dia.

Sementara itu, petugas parkir berlangganan Mahrawi (50) mengakui, jika parkir belangganan tidak dipungut biaya sepeserpun, Kecuali kendaraan liter luar Sumenep, akan dikenai biaya Rp3 ribu untuk roda empat, dan untuk roda dua akan dikenai tarif Rp2 ribu. “Kami menjaga parkir ditepi jalan, agar jalan tertib tanpa ada keluhan dari masyarakat,” ucapnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Anggota komisi II DPRD Kabupaten Sumenep Juhari mengatakan, rencana pemkab melakukan penataan ulang pada jukir tidak kunjung rampung. Selain persoalan jukir bantu, persoalan lain seperti pungutan retribusi tidak sepenuhnya beres. Bahkan, mengemuka wacana memberi sanksi hingga pemecatan bagi jukir yang tetap memungut retribusi.

“Jika ada penarikan, akan kami tindak lanjuti ke OPD terkait,” janjinya. (imd/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *