Mantan Kades Ungkap Praktik Pungli di Dispendukcapil

  • Whatsapp

Kabarmadura.id/Sampang-Proses pengurusan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sampang, dikeluhkan warga. Pasalnya, warga mengaku ada dugaan pungutan liar (pungli) yang diminta oleh oknom pejabat dinas, guna memuluskan pembuatan dokumen e-KTP dan akta kelahiran.

Salah sata warga Kecamatan Camplong Jakfar mengaku, untuk membuat e-KTP ataupun akta kelahiran di Dispendukcapil Sampang, dirinya masih dimintai sejumlah uang oleh oknum pejabat dinas. Mirisnya kata Jakfar, praktik pungli di Dispendukcapil itu, dilakukan secara masif dan terstruktur.

Kendati demikian, Jakfar yang merupakan mantan kepala desa di salah satu desa di Kecamatan Camplong membeberkan, modus pungli pembuatan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh oknum dinas itu sangat sulit diketahui.

Sebab diungkap Jakfar, para petugas tetap akan melayani tanpa meminta pungutan, tapi proses pembuatan e-KTP maupun akta kelahiran tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga masa tunggu dalam terbentuknya dokumen sangat berpotensi terjadi transaksional pungli guna memuluskan pembuatan dokumen itu.

“Modus punglinya sangat sistematis dan tersetruktur, sehingga kalau pembuatan e-KTP dan akta ini tidak segera ditebus, maka berkas bisa hilang, dan pihak pemohon jelas akan mengikuti arus permainan petugas ini dengan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh oknum pejabat dinas,” ungkapnya, kemarin (2/9).

Jakfar menjelaskan, besaran nominal pungutan yang diminta oleh oknum petugas dapat ditentukan faktor kedekatan dengan petugas di Dispendukcapil itu. Mirisnya, para petugas dari tingkat desa ada yang mempunyai stempel tersendiri untuk menunjang proses pembuatan dokumen kependudukan tersebut.

Dirinya mengungkapkan, nominal pungli bervariatif, untuk pembuatan e-KTP petugas meminta uang senilai Rp100 ribu sampai Rp150 ribu, sementara untuk pembuatan akta kelahiran yakni Rp100 ribu sampai Rp250 ribu.

“Jika permintaan uang oknum ini dapat dipenuhi oleh pemohon, maka dipastikan pembuatan dokumen kependudukan ini dapat selesai dalam satu hari, kalau permintaan tidak terpenuhi, pembuatan dokumen kependudukan itu bisa berbulan-bulan, bahkan berkas permohonannya bisa hilang,” bebernya.

Sambung Jakfar, dirinya sangat siap untuk membuktikan terkait adanya dugaan pungli dalam pengurusan dokumen kependudukan di Dispendukcapil Sampang itu. Bahkan, dirinya mengaku siap membeberkan kasus itu ke Pemkab Sampang secara riil, lantaran dirinya mengalami sendiri dan menjadi korban adanya pungli tersebut.

“Siap siap bertanggung jawab atas pernyataan ini,” tegasnya.

Terpisah, Plh Kepala Dispendukcapil Sampang Edi Subinto membantah, jika dalam pengurusan dokumen kependudukan itu ada penarikan pungli yang dilakukan oleh oknum penjabat, serta manampik adanya petugas siluman yang mengatasnamakan Dispendukcapil melakukan penarikan sejumlah uang kepada sejumlah pemohon.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa semuanya pengurusan dokumen kependudukan gratis tanpa dipungut biaya, dan dalam proses pembuatannya dapat selesai satu sehari.

“Untuk mengurus e-KTP dan akta ini gratis dan bisa selesai dalam satu hari, ini sudah sesuai dengan UU 23/2006, jadi tidak benar, kalau masih dimintai sejumlah uang atau pungli,” dalihnya.

Akan tetapi, pihaknya mengakui adanya pembentukan petugas di semua desa untuk memfasilitasi para pemohon dokumen kependudukan, agar prosesnya lebih mudah dan diharapkan mampu menjadi jembatan dalam pembuatan dokumen kependudukan yang lebih baik. Pihaknya juga selalu melakukan evaluasi kerja para patugas pelayanan.

“Jika terbukti, ada petugas yang memanfaatkan situasi ini untuk menarik pungli,  maka kami tidak akan segan-segan untuk menindak oknom yang bersangkutan,” tandasnya. (sub/)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *