oleh

Marak ASN Tidak Netral, Sekda Sumenep Tepis Disebut Gagal Bina ASN

KABARMADURA.ID, Sumenep -Masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumenep, kian marak dugaan aparatur sipil negara (ASN) yang ikut menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon (paslon).

Yang tengah dalam masa pendalaman di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumenep, terdapat dua kasus yang oknum kepala sekolah di Kalianget dan kasus di Pulau Kangean.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep Edi Rasiyadi juga ikut angkat bicara. Dia menegaskan sudah mengeluarkan surat edaran agar ASN bersikap netral di PilkadaSumenep 2020 ini.

Baginya, maraknya dugaan beberapa oknum ASN ikut berkampanye, tidak menjadi parameter Pemkab Sumenep gagal mengendalikan ASN di Kota Keris itu.

Bahkan, dia menganalogikan, dirinya memiliki sepasang anak. Anak pertama rajin salat, sementara anak kedua tidak. Dia mengaku akan tetap membimbingnya untuk tetap salat, kendati itu sulit.

“Apakah saya dianggap gagal? Kan tidak. Yang penting, kami sudah berikan surat edaran kepada mereka untuk tidak ikut dalam berpolitik,” tuturnya ketika ditemui Kabar Madura di ruang kerjanya, Kamis (5/11/2020).

Edi menambahkan, ketika Bawaslu Sumenep sudah jelas menetapkan ASN melakukan pelanggaran. Lalu, Bawaslu Sumenep melaporkan ke Komisi ASN, dia akan bertindak tegas terhadap sanksi yang direkomendasikannya.

“Pasti ada sanksi kalau misalnya itu terbukti hasil dari bawaslu. Tergantung, dari sana (Komisi ASN) pasti ada rekom, diberhentikan atau diturunkan atau diapakan tergantung dari mereka,” imbuhnya.

Kendati berjanji akan menindak tegas, Komisioner Bawaslu Sumenep Imam Syafi’i mengungkapkan, banyak ditemukan ASN ikut berpolitik di banyak daerah di Provinsi Jawa Timur, namun kepala daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi Komisi ASN.

Bahkan, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa telah mendapatkan teguran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian.

“Gubernur (Jatim) sudah mulai di-warning oleh Menteri Dalam Negeri karena dianggap lalai menindaklanjuti rekomendasi Komisi ASN,” beber Syafi’i.

Dasar sanksi bagi ASN yang tidak netral di pilkada, adalah Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 14, UU Nomor 10 Tahun 2016, SE KASN Nomor B-2900/KASN/11/2017, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2004, PP Nomor 53 tahun 2010 dan Surat MenPAN RB Nomor B/71/M,SM,00.00/2017. (idy/waw)

Komentar

News Feed