Marak Reklamasi Pantai di Bangkalan, Kades Akan Dimintai Penjelasan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) MIRIS: Reklamasi pantai yang terus dilakukan oleh berbagai pihak, membuat DPRD dan Dinas Perikanan Bangkalan mulai mengambil langkah.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN-Praktik reklamasi pantai di Bangkalan semakin marak. Bahkan, banyak di antaranya digunakan sebagai perumahan, pemukiman warga, bahkan juga instansi pendidikan.

Permasalahan yang seharusnya segera diatasi itu, baru direspon Dinas Perikanan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan. Kedua lembaga itu berencana memanggil kepala desa yang wilayahnya di pesisir atau yang jadi objek reklamasi.

Kepala Dinas Perikanan Bangkalan Muhammad Zaini menyampaikan, bahwa lahan pesisir yang dijadikan reklamasi bertambah luas. Setelah tahun 2020 lalu ramai di Desa Ujung Piring, tahun 2021 meluas di beberapa desa bagian pesisir lainnya.

“Dulu reklamasi ini hanya ramai di satu desa, kini malah bertambah,” katanya.

Zaini menyebut, berbagai keperluan masyarakat seolah dilampiaskan pada lahan reklamasi pantai tersebut. Ada yang digunakan sebagai perumahan, ada yang digunakan untuk wisata dan juga madrasah. Dia meragukan jika masyarakat tidak tahu, karena pihaknya sudah memberi pembinaan.

Meskipun wewenang pengawasan reklamasi langsung dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, tapi kata Zaini, jika pemerintah daerah membiarkan, maka akan jadi lahan cari keuntungan nantinya. Sebab, harusnya para pengembang atau warga yang melakukan itu memiliki izin.

Pihaknya meminta agar langkah komunikasi dengan desa juga dibantu oleh DPRD Bangkalan. Sebab, hampir di semua sisi, baik di Kecamatan Modung. Kwanyar, Labang, Kamal, Socah, Ujung Piring, Sepuluh dan Tanjungbumi, semuanya ada.

“Saya ingin mengetahui langsung bagaimana komentar kepala desa, sebab, mereka sudah pasti harusnya mengetahui pembangunan-pembangunan ini,” jelas Zaini.

Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Moh Rokib juga menyetujui langkah tersebut. Sebab, menurutnya, jika dibiarkan, masyarakat akan bertindak seolah olah itu memang diperbolehkan.

“Kita setidaknya harus tahu kondisi mereka bagaimana, makanya kami berencana akan membahasnya nanti lebih rinci,” janji Rokib..

Politisi PDI Perjuangan itu juga ingin agar kepala desa nanti juga turut serta hadir memenuhi panggilan, setidaknya untuk membahas dan mencari tahu mengenai reklamasi yang dilakukan di wilayah pemerintahannya.

“Kalau mengenai desa, tentu kades harus tau, jadi ini nanti bisa muncul solusi,” ucapnya.

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *