oleh

Maraknya Pernikahan Dini Sulit Dihindari

DP3AKB: Tradisi Masyarakat Menjadi Faktor Utama

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Maraknya pernikahan dini di Sumenep masih sulit dihindari. Dari tahun-ketahun masih banyak ditemukan di sejumlah daerah. bahkan kondisi itu di sebagian daerah menjadi hal yang lumrah terjadi. Sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) belum bisa berbuat banyak melihat persoalan tersebut.

Plt Kepala DP3AKB Sumenep Moh. Kadarisman mengatakan, pernikahan dini di Sumenep masih sangat memprihatinkan, dan banyak dalam setiap tahunnya. Tercatat dari 7.000 pernikahan terdapat 2.029 pernikahan dini.

Dijelaskannya, hal tersebut terjadi karena sejumlah faktor, seperti pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan faktor media sosial juga sangat berdampak.

“Yang paling sulit diantisipasi adalah pengaruh budaya atau tradisi masyarakat yang takut anaknya tidak laku, kalau ada orang melamar langsung diterima,”katanya, Kamis (18/3/2021).

Upaya yang dilakukan, melaksanakan kegiatan sosialisasi usia perkawinan diwanti-wanti agar bagi laki-laki umur 25 tahun, dan perempuan minimal 21 tahun.

“Kami target lebih tinggi bagi perempuan, meski dalam aturan minimal umur 19 tahun untuk dapat menikah,” tegasnya.

Diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19  tahun.

“Sehingga sangat penting untuk diutarakan dalam rangka pencegahan stunting untuk pertumbuhan anak,” ucapnya.

Kepala bidang (Kabid) Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan DP3AKB Dwi Regnani mengutarakan, dari sekian alasan banyak orang tua menikahkan anaknya karena khawatir tidak laku. Sehingga, imbauan pemerintah terabaikan.

“Kokohnya tradisi atau budaya takut tidak laku saat ini sulit diubah,”tuturnya.

Menurutnya, setidaknya pernikahan usia pada umur 19 ke 20 tahun. Sebab, di masa itu sudah mulai matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Regnani menambahkan, selain tradisi masyarakat pedesaan takut tidak laku, masyarakat pedesaan juga tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan umumnya tidak berdaya secara ekonomi sehingga perkawinan dianggap sebagai pilihan hidup yang harus dijalaninya.

“Pernikahan dini termasuk juga kekerasan pada anak, maka hindari pernikahan dini,” ucap wanita yang akrab disapa Dwi itu.

Dwi melanjutkan, saat ini berupaya untuk melakukan pembinaan semaksimal mungkin, agar angka pernikahan dini juga menurun, khususnya di Kabupaten Sumenep terlebih di Kecamatan Pasongsongan, Arjasa, dan Rubaru yang menjadi lahan basah maraknya pernikahan dini.

“Kami sudah berusaha. Bahkan, sosialisasi sudah dilakukan di 64 kampung Keluarga Berencana (KB) se-kabupaten Sumenep,” paparnya.

Sementara itu, Anggota komisi IV DPRD Sumenep M. Syukri menegaskan, meski sosialisasi sudah dilakukan. Perlu pendekatan persuasif terhadap masyarakat. Dengan demikian, hubungan emosional terbangun dan masyarakat akhirnya bisa mengikuti arahan pemerintah.

“Kalau hanya kegiatan rutin yang sifatnya formalitas buat apa, toh saat ini kenyataanya masih marak pernikahan dini,” tegasnya (imd/mam)

 

-Angka Pernikahan di Bawah Umur dari Tahun 2017

2017: 1920

2018: 3.129

2019: 2.784

2020: 2.029

2021

*Januari:139

* Februari: 87

-Dominasi Kecamatan

2017: Rubaru dan Bluto 135

2018: Pasongsongan

2019: 213

2020: 167

2021

* Januari: Arjasa 46

* Februari: Arjasa 36

SUMBER: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sumenep

Komentar

News Feed