oleh

Masa (Transaksi Politik Uang) Tenang

Kabarmadura.id/SAMPANG-Masalah money politic jelang pelaksanaan pencoblosan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Sampang, menjadi pemandangan yang lumrah. Bahkan, semakin dekat hari pencoblosan, pembicaraan bagi-bagi uang untuk pemilik justru semakin hangat.

Bahkan, masyarakat sampau membuat istilah khusus “ongkos jalan kaki” atau dengan pengertian, biaya untuk datang ke tempat pemungutan suara dan mencoblos oknum calon anggota legislatif (caleg) si pemberi uang.

Serasa sudah lumrah dan biasa, di masa tenang sekalipun, banyak oknum kontestan pemilu yang justru berlomba menggunakan “jurus pamungkasnya” untuk meraih simpati masyarakat. Terlebih, Kabupaten Sampang kerap mendapat predikat paling mudah dimainkan dengan uang untuk pencoblosan.

“Pilihan calon sudah ada, saya melihat dari kedekatan dan tingkat emosional yang ada,” kata salah satu pemilih yang namanya enggan dikorankan.

Termasuk kekuatan finansial dari calon sering kali menjadi topik hangat di warung-warung pedesaan. Bahkan tidak sedikit yang berencana memilih caleg yang punya finansial baik, tentunya jika dia bersedia memberikannya kepada calon pemilihnya. Namun dia enggan membeberkan secara gamblang siapa dan distribusi uang jalan kaki yang diberikan.

“Uang sangu sudah biasa terdengar, tapi sulit dibuktikan, terkadang pemilih masih berpegangan pada tokoh dan kharisma calon, jadi uang itu hanya bumbu, masyarakat paham kalau uang yang diberikan tidak sepadan dengan hasil yang diberikan, tapi karena memang pilihan sesuai dengan hati nurani,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sampang Insiyatun menjelaskan money politic merupakan salah satu bentuk pelanggaran pidana pemilu, sehingga masyarakat perlu ikut berperan aktif dalam menolaknya. Bahkan ia mengaku, selama ini informasi yang diterima tidak didukung oleh bukti maupun pihak yang bertanggung jawab memberikan kesaksian.

Dicontohkan, pada pemilu sebelumnya ada laporan terjadinya money politic, setelah ditindaklanjuti ke lokasi bersama pihak keamanan, ternyata tidak ada yang berani bertanggung jawab.

“Kami mengimbau jika menemukan pelanggaran money poltic segera melaporkan dengan disertai dokumen yang cukup dan ada yang bertanggung jawab, termasuk keberanian saksi,” katanya.

Menurutnya, Bawaslu Kabupaten Sampang sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya money politic, salah satunya dengan melakukan sosialisasi intens kepada jajaran pengawas adhoc serta menyebar selebaran termasuk pemasangan baleho di berbagai titik tentang ancaman pidana pemilu.

Komisioner KPU Sampang Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Yunus Ali Ghafi  mengatakan, bahwa bagi siapa saja yang menjanjikan atau memberikan uang kepada peserta kampanye secara langsung maupun tidak, akan berurusan dengan hukum.

“Di pasal 280 ayat 1 huruf c ditegaskan, bahwa pelakunya bisa dipidana paling lama 20 tahun dan denda Rp24 juta,” katanya.

Dikatakannya, agar tidak merusak demokrasi, masyarakat sebenarnya bisa dan mampu menolak jika ada salah satu peserta pemilu yang memberikan money politic. Sehingga perlahan kualitas demokrasi di Kabupaten Sampang akan lebih berkualitas.

Sementara itu, Analis Politik IAIN Madura Mohammad Ali al-Humaidy mengatakan, transaksi jual beli suara (money politic) pada Pemilu 2019, merupakan menjadi kekuatan yang tidak bisa dibendung, bahkan 75 persen suara rakyat terkontaminasi adanya jual beli suara tersebut, walaupun dalam realitasnya hanya 50 persen hasil negosiasi jual beli yang ditepati.

“Soal money politic menjadi gejala sosial dalam artian semua daerah pengharapan terhadap money politic itu besar,” katanya.

Hal tersebut dikarenakan adanya sosial pemilih yang pragmatismenya cukup tinggi, sehingga kekuatan uang kerap menjadi penentu dalam proses pemenangan calon, baik dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

“Sedangkan daerah rawan versi Bawaslu bukan hanya soal money politic, jadi ada beberapa indikator, baik dari sisi keamanan, tingkat pemilih dan money politic ini sendiri,” imbuhnya.

Keberadaan tim sukses yang kerap dijadikan tokoh utama, ujarnya, kerap melakukan pembiaran dalam proses jual beli suara tersebut, sehingga secara tidak langsung mereka terlibat dalam penurunan wibawa dan martabat demokrasi yang bersih, jujur dan adil.

“Jadi integritas demokrasi itu bukan hanya dari partai politik saja, tapu juga dari pemilih sendiri, apakah ingin sesuai dengan keinginan hati atau mengikuti adanya money politic yang terus mengrogoti demokrasi,” tegasnya. (awe/waw)

Akibat Rendahnya Kesadaran Berpemilu

Surokim, Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura

KOTA-Berdasarkan indikasi indeks kerawanan pemilu (IKP), tingkat pergerakan money politics justru semakin tinggi di masa hari tenang. Money politic yang dimaksud, adalah biaya politik yang cara penggunaanya menyalahi aturan, salah satunya dengan membagikan ke calon pemilih atau oknum penyelenggara untuk memanipulasi perolehan suara, atau bahkan kepada tokoh tertentu.

Menurut Pengamat Politik Bangkalan Surokim, money politics yang dilakukan oleh para calon anggota legislatif (caleg) di pemilu tahun ini, masih sangat tinggi. Madura disebut termasuk daerah dengan kategori rawan money politic. Terutama Sampang dan Bangkalan.

“Dua kota ini menjadi money politics double track. Di mana Bangkalan dan Sampang menjadi kota yag ber-money politic mahal,” tuturnya, Minggu (14/4).

Pengajar Ilmu Komunikasi Politik di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) ini menilai, biaya yang harus dikeluarkan para caleg ini dua kali lipat jika ingin melakukan money politic di Bangkalan. Biaya yang mahal di Sampang dan Bangkalan karena tidak hanya menyasar pemilih, tetapi juga jaringan kultural patron yang relatif mapan dan mentradisi.

“Sementara pengawasan dan kesadaran untuk pemilu bersih masih relatif rendah untuk kasus pemilu legislatif,” kata Surokim.

Money politik sudah menjadi lumrah dari pemilu ke pemilu dan beroperasi dalam jaringan kultural dan struktural yang mapan. Selama ini, masih menurut Surokim, khususnya melalui jaringan patron tokoh masyarakat lokal yang terhubung pada jaringan relasi kuasa elit pemerintah dan penyelenggara.

Sehingga hal inilah yang menyebabkan biaya money politic cenderung meningkat.

“Dari waktu ke waktu, fenomena vote buying (jual beli suara) ini masih, karena masyarakat tidak dekat dengan calon dan para kandidat serta tidak memilik ikatan yang kuat kepada meraka (masyarakat, red),” ujarnya.

Akhirnya Surokim menyebut, fenomena ini dengan anut grubyuk dalam pemberian suara menjadi habit dan tradisi yang bermuara pada ikut tokoh (patron). Ia menyebut, para patron itu yang selama ini mengendalikan ke mana arah suara masyarakat.

“Hanya caleg-caleg yang punya kekuatan materi dan jaringan kultural yang bisa lolos dan berhasil, karena problemnya kelewat kompleks dan bertingkat,” kata pengamat politik yang sekaligus dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya (FISIB) UTM ini.

Sehingga Surokim melihat, posisi seperti itu jadi kesempatan yang menguntungkan bagi petahana dan caleg-caleg yang punya relasi kultural. Money politic cultural dan structural lah yang selama ini berjalan dan dipraktikkan di Madura.

Sementara berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangkalan, terdapat tiga kecamatan yang rentan terjadi money politic untuk meloloskan salah satu calon presiden.

Sebagaimana diungkapkan Ketua Bawaslu Ahmad Mustain Saleh, selama proses kampanye berlangsung, telah melakukan pencegahan terhadap tiga kecamatan tersebut.

“Sudah kami investigasi semua, yang kami tangani termasuk money politic, pemberian sembako di Kota Bangkalan, Geger, Sepuluh oleh tim kemenangan paslon presiden,” pungkasnya.

Penyelenggara Diingatkan Tidak Main Mata

Sementara itu, Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur Mohammad Amin mengingatkan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) untuk tidak bermain mata dengan peserta pemilu.

Hal itu disampaikannya Minggu (14/4) saat menghadiri apel besar di Alun-alun Bangkalan. Ia mengatakan, PTPS harus fokus melakukan pengawasan terhadap money politic yang sering terjadi di masa tenang kampanye.

Menurut Amin, berdasarkan indikasi indeks kerawanan pemilu (IKP), tingkat money politic semakin tinggi di masa hari tenang. Dia telah mengantongi beberapa nama kota maupun kabupaten dengan indeks kerawanan money politic tinggi yang sudah teridentifikasi.

“Indikasi karena kami melawat IKP. Bahkan dalam satu bulan ini, setelah pengawas  TPS dilantik, kami telah melakukan survey tentang kerawanan-kerawanan di TPS, termasuk kerawanan money politic. Untuk itu, kami tekankan money politic itu, Panwascam maupun Bawaslu melakukan pengamanan,” kata Amin.

Dirinya juga mengimbau agar masyarakat juga ikut mengawasi money politic yang semakin tinggi. Jika menemukan pelanggaran tersebut, baik dari masyarakat maupun PTPS untuk segera melapor ke Bawaslu agar segera diberikan tindakan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Saleh mengatakan, bahwa PTPS yang sudah disiapkan sebanyak 3.825 untuk menghadapi pemilu pada 17 April mendatang.

PTPS yang tersedia akan bertugas di masing-masing ditiap TPS. Mereka akan ditopang oleh panwas desa, dibantu oleh panwas kecamatan dan dibantu oleh staf-staf panwascam dan dibantu lagi oleh kabupaten. Sehingga total ada 4.200 pengawas yg bertugas dihari H pemilu.

“Kita kawal dari depan dan belakang,” tukasnya. (ina/waw)

65 Persen Masyarakat Doyan Suap Politik

PAMEKASAN-Potensi money politics di Madura masih menjadi tren untuk mendulang suara di pemilihan legislatif (pileg) dan pimilihan presiden (presiden). Pasalnya, kesadaran masyarakat dalam berpolitik santun dan bersih, membuat sebagian  masyarakat Madura masih suka menerima uang untuk pemilihan.

Menurut Analis Politik dari IAIN Madura Mohammad Ali Al Humaidy, bisa dikatakan lebih dari 65 persen masyarakat Madura masih cenderung suka menerima uang politik sebagai ongkos mereka untuk pergi ke Tempat Pemungotan Surat Suara (TPS)

“Jadi money politic itu masih tinggi ya di Madura, masih di atas 65 persen” ungkap pria yang akrab disapa Malhum itu, Minggu (14/4).

Malhum yang juga dosen IAIN Madura ini menyampaikan, mengenai polarisasi MP di masyarakat, meskipun pemilih sudah mempunyai pilihan sesuai dengan hati nuraninya, juga meminta uang kepada caleg yang diyakininya, penyebabnya adalah liberalisasi politik di Indonesia.

Perihal money politics sebagai instrument paling strategis dalam pemilihan, alasannya, adalah akibat dari kurang percayanya calon untuk memperoleh suara melalui proses kampanye yang sudah disediakan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilhan Umum (KPU).

Selain itu, tutur alumni FISIP Universitas Indonesia (UI) kurang percayanya terhadap prestasi dan wibawa yang dimiliki oleh calon tersendiri, sehingga sebagai alternatif, dalam memperoleh kemenangan menggunakan uang dalam proses pemilihan.

Banyak Melupakan Setelah Terpilih

Sementara itu, salah seorang pemilih asal Desa Tanjung Pademawu Pamekasan bernama Ghafur mengakui dia memilih calon anggota legislatif memang ditatarbelakangi uang, atau siapa caleg yang bersedia memberi uang kepadanya.

“Saya memilih harus diberi uang, karena kalau tidak ada uang, tidak bisa makan,” setelah ditanya lebih lanjut mengapa begitu, “Mereka (DPRD , DPRD provinsi, DPR RI DPD RI) yang terpilih tidak ingat lagi saat sudah terpilih,” ungkapnya dengan lugu, (14/4).

Sementara itu, mengenai langkah yang diambil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan, sudah mensosialisasikan agar warga menolak uang suap tersebut dan mengimbau dengan cara patroli di daerahnya masing-masing serta memasang banner sebagai alat penyadaran masyarakat.

“Kami melakukan patroli pengawasan di hari tenang ini, mengantisipasi adanya money politic,” ucap anggota Bawaslu Pamekasan Hanafi.

Hanafi menegaskan, untuk daerah yang mempunyai potensi kerawanan secara umum, ada di wilayah utara Pamekasan.

“Kalau potensi kerawanan secara umum, jelas daerah Pantura, dalam indeks kami, di situ ada daerah pantura,” tuturnya lebih lanjut. (km47/waw)

Benih Logika Bisnis Wakil Rakyat

SUMENEP-Menjelang pencoblosan pada Rabu, 17 April 2019, Kabupaten Sumenep juga tidak luput dari kerawanan money politics.

Dosen Universitas Wiraraja Sumenep Wildan Rosaili mengungkapkan, salah satu pemicu politik uang adalah karena faktor kemiskinan dan para caleg tidak bisa menjual visi-misi dengan sempurna.

Sehingga, masyarakat memandang seolah adanya caleg tidak begitu urgen di tengah-tengah masyarakat.

Berbeda halnya dengan pemilihan presiden dan kepala daerah yang visi misinya bisa dilihat oleh masyarakat, para pasangan calon bisa “menjual” visi misi kepada masyarakat.

Oleh karena itu, tambah Wildan, politik uang masih strategis dalam mendulang suara, utamanya di legislatif. Ia membandingkan dengan di Amerika Serikat (AS) sebagai negara yang dianggap paling demokratis, ternyata tingkat money politic di sana masih 60 persen.

“Kalau partisipan lebih sulit daripada bukan partisiapan. Kalau sudah partisipan, berapa pun di awal ia mendapatkan uang, kemungkinan untuk beralih pilihan sangat sulit, kalau bukan partisipan sangat mungkin,” tambah Wildan.

Nonpartisipan ini yang menurut Wildan rawan kena “serangan fajar” menjelang pencoblosan, mereka akan menjadi sasaran utama para caleg.

Apabila sudah terjadi politik uang dan caleg telah menggelontorkan uang sangat besar, namun tidak seimbang nantinya dengan gaji yang diperoleh, maka di kursi dewan akan ada logika bisnis, bagaimana caranya mengembalikan modal.

Wildan berharap agar masyarakat semakin menyadari akan bahaya politik uang, karena akan berdampak buruk terhadap kemaslahatan masyarakat. Memilih caleg atas dasar ketokohan meskipun kurang revolusioner, lebih baik daripada memilih karena uang.

Sebab, dari ketokohannya itu masih ada kemungkinan ia melakukan yang terbaik untuk rakyat, karena tidak mengeluarkan uang banyak dan menjadikan logika bisnis merajarela dalam gedung dewan.

Sementara menurut penuturan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumenep Imam Syafii, serangan faja, sudah dikaji Bawaslu, kemungkinan menyeluruh di semua seluruh kecamatan di Sumenep, tidak ada yang lebih menonjol di antara setiap kecamatan.

Selain itu, serangan serangan fajar juga misteri waktu dan keberadaannya, sehingga sulit dideteksi. Namun pihaknya akan menindak secara tegas apabila ada calon legislatif yang ditemukan melakukan politik uang dan terdapat bukti-bukti memadai dan kuat untuk dibawa ke ranah hukum.

“Yang pasti kami sudah menginstruksikan kepada seluruh pengawas untuk mengadakan patroli mulai dari pengawas kabupaten, pengawas kecamatan, pengawas desa, sampai ke pengawas TPS (tempat pemungutan suara, red),” ungkap Imam saat dihubungi, Minggu (14/4).

Salah seorang pemilih dari Kecamatan Bluto berinisial BU mengungkapkan, di daerahnya sudah banyak terdengar beberapa caleg yang melakukan politik uang, ada yang Rp100 ribu dan ada pula yang Rp50 ribu

“Tetapi kalau yang seperti itu saya tidak akan pilih, karena yang akan mereka pikirkan nanti adalah bagaimana mengembalikan modal dan pada akhirnya korupsi,” ungkap BU kepada Kabar Madura, Minggu (14/4).

BU menambahkan, dalam memilih wakilnya, melihat dari segi kepiawaiannya dalam mengurus penerintahan atau organisasi, kemampuan intelektual dan keberpihakannya kepada masyarakat. Untuk mengetahui caleg yang dia pilih, ia mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, bagaimana pengalaman dan kinerjanya. (mad/waw)

 

Komentar

News Feed