Masih Diproses BK, Oknum Legislator Pemalsu Tanda Tangan Dilaporkan ke Polda Jatim

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) DIPIDANAKAN: BK mendengar informasi bahwa terduga telah dilaporkan ke Polda Jatim, bahkan ditengarai telah memanggil dan memeriksa H.

Kabarmadura.id/PAMEKASAN–Kasus pencatutan nama serta pemalsuan tanda tangan para ketua komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, diketahui telah dilaporkan oleh ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim).

Terduga pelaku yang ditengarai merupakan oknum anggota DPRD Pamekasan tersebut, sejatinya telah dilaporkan dan diproses oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Pamekasan, namun kini telah memasuki ranah hukum pidana.

Bacaan Lainnya

Hal itu diungkapkan oleh anggota BK DPRD Pamekasan Hamdi. Menurut informasi yang didapatnya, terduga pelaku yang berinisial H, telah dilaporkan ke Polda Jatim. Namun Hamdi masih berupaya memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Sebab, pihaknya belum menerima pemberitahuan secara resmi mengenai laporan ke Polda Jatim tersebut, terlebih, Hamdi hanya mendengar kabar tersebut dari orang lain.

Dari informasi yang didapatnya, menerangkan bahwa  H telah dipanggil oleh pihak Polda Jatim untuk dimintai keterangan. Menyikapi hal itu, Hamdi mengaku masih menunggu koordinasi secara resmi dari pelapor.

“Ternyata sudah ada orang yang dipanggil berdasar laporan itu oleh Polda Jatim,” ungkapnya.

Sebab menurutnya, penyelesaian hukum tidak bisa dilakukan bersamaan antara BK dengan penegak hukum di luar lembaga DPRD. Menurutnya, harus ada proses hukum yang diselesaikan lebih dulu oleh kedua lembaga.

“Kami konfirmasi lagi nanti, karena tidak mungkin dua jalur hukum ini berjalan bersamaan, pasti harus ada yang didahului,” ucapnya.

Selain masih menunggu laporan secara resmi dari para pelapor untuk bisa dikoordinasikan dengan Polda Jatim. Koordinasi itu, kata Hamdi, agar penyelidikan Polda Jatim bisa menunggu proses penyelidikan yang tengah dilakukan BK dan agar kasusnya bisa terungkap secara jelas.

Meskipun begitu, Hamdi tidak menafikan bahwa kemungkinan sebaliknya bisa saja terjadi.

Hingga saat ini, BK belum berani mengungkapkan terlapor yang disebut-sebut berinisial H itu. Menurutnya, bungkamnya BK terkait identitas terlapor berkaitan dengan kode etik yang harus dia jaga.

Namun meski begitu, Hamdi menegaskan, bahwa H sejauh ini hanya berstatus sebagai terlapor dan dugaan tindakannya masih harus dibuktikan secara hukum.

“Namun H ini kan masih dilaporkan, apakah benar H melakukan ini kan belum diketahui, kami masih menunggu proses hukum,” ucapnya.

Sementara untuk memeriksa petugas Bank Jatim, pihaknya telah mengirimkan surat kepada kantor pusat Bank Jatim di Surabaya agar memberikan izin kepada Bank Jatim Cabang Pamekasan memberikan keterangan dan sejumlah bukti kepada BK.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Achmadi saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu dengan informasi tersebut, dan mengaku masih disibukkan dengan urusan pribadinya, sehingga belum fokus mengikuti perjalanan kasus ini.

“Saya tidak tahu soal informasi itu, saya masih sibuk dengan acara ini di rumah,” ucapnya.

Sebelumnya, empat ketua komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan sepakat melaporkan seorang oknum legislator yang diduga memalsukan tanda tangan mereka.

Dalam isi laporan ke BK DPRD Pamekasan itu, ketua Komisi I hingga Komisi IV itu menemukan praktik pencatutan nam dan paraf mereka untuk kepentingan pengajuan proposal permohonan bantuan dana kepada Bank Jatim.  Padahal, tidak ada satupun dari seluruh anggota komisi yang merasa tanda tangan dan mengajukan.

Nominal yang diajukan bernilai ratusan juta dan bervariasi, Komisi IV ditulis mengajukan senilai Rp25.240.000 di tahap pertama, kedua senilai Rp16.250.000. Sedangkan untuk Komisi I di tahap pertama meminta Rp17.574.000 dan Rp18.600.000 di tahap kedua. Komisi III ditulis meminta Rp25.600.000 di tahap pertama dan Rp19.000.000 di tahap kedua. (ali/waw)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *