KABARMADURA.ID | PAMEKASAN-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan masih menggantung pembiayaan berbagai program pembangunan pada dana transfer dari pusat. Sebab kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) belum mampu membiaya secara keseluruhan program pembangunan yang sudah dicanangkan. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir, Senin (13/11/2023).
Menurutnya, total dana transfer yang diperoleh pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024 sebesar Rp1,9 triliun, Namun, total belanja yang diproyeksikan kurang lebih Rp2 triliun. Sehingga akan mengalami defisit anggaran. Hanya saja, untuk defisit akan terisi dari silpa tahun 2023. Yakni, Rp160 miliar.
“Defisit ini akan ditutupi oleh silpa dan PAD kurang lebih totalnya Rp270 miliar,” ujarnya kepada Kabar Madura usai penyampaian nota penjelasan bupati mengenai Raperda tentang APBD 2024 di Kantor DPRD Pamekasan.
Pihaknya menuturkan, untuk proses penetapan APBD 2024 secara regulasi sebulan sebelum dimulainya anggaran disetujui, antara Tim Anggaran (Timgar) dan Badan Anggaran (Banggar). Sehingga pada 30 November 2023 reperda tersebut harus tuntas.
Secara umum, berbagai tahapan tentang APBD 2024 sudah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Pamekasan. Sehingga optimis bisa memproses persetujuannya sesuai dengan regulasi yang ditentukan, yakni sebulan sebelum anggaran dilaksanakan.
“Sudah dijadwalkan oleh Bamus, kapan pembahasan di setiap komisi, maupun rapat paripurna,” tuturnya.
Ditegaskan, berbagai jenis belanja, mulai dari belanja modal, belanja operasional, belanja tidak terduga dan belanja transfer akan dibahas lebih lanjut dengan masing-masing Timgar dan Banggar. Sebab yang disampaikan oleh PJ Bupati Masrukin mengacu terhadap ketentuan yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) 2024.
Pewarta: Khoyrul Umam Syarif
Redaktur: Totok Iswanto
