Masih Proses Pendataan, Alokasi Vaksin Tahap Kedua Belum Ditentukan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) TAHAP II: Pemkab Bangkalan targetkan vaksinasi pekerja umum minggu keempat bulan Februari

KABARMADURA.ID – Pemerintah Kabupaten Bangkalan mulai menargetkan vaksinasi tahap I kepada pekerja umum. Saat ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan masih melakukan tahap pendataan. Sedangkan pihaknya belum memastikan alokasi  vaksin yang  dibutuhkan Pemkab Bangkalan dan  alokasi vaksin yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

Kepala Dinkes Bangkalan Sudiyo melalui Kepala Seksi (Kasi) Survei dan Imunisasi Siska Damayanti menuturkan, alokasi vaksin dari Pemprov Jatim belum ada informasi dari pusat. Katanya, tahap pendataan itu masih belum selesai. Sehingga, belum bisa memprediksi jumlah vaksin yang dibutuhkan Pemkab Bangkalan bagi pekerja umum.  “Belum, masih proses pendataan dan sifatnya top down,” tuturnya.

Terkait proses pendataan, dia menyampaikan bahwa dari Kepala Dinkes Bangkalan sudah melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan. Lanjut dia, sekda sendiri akan mengeluarkan surat untuk memulai proses pendataan.

“Pelaksanaanya kapan, belum ada instruksi. Instruksi hanya pendataan, mungkin karena kebijakan langsung ke Pak Kadinkes,” terangnya.

Sebelumnya, Kadinkes Bangkalan Sudiyo menjelaskan, untuk sasaran pekerja umum akan dilakukan pada tahap IV  bulan Februari. Ada beberapa target pekerja umum yang akan divaksin. Mulai dari TNI, Polri, guru, Satpol PP. dan pekerja publik lainnya..

“Berdasarkan sinyal dari Kemenkes RI, dilaksanakan minggu keempat, pendataan juga sedang kami lakukan,” tukasnya.

Adapun sasaran vaksin tahap  I yakni Guru, TNI, POLRI, DPRD, tokoh agama, pejabat daerah, ASN, BUMN, BUMD, satpol PP, pedagang pasar, petugas pariwisata, organda,  dan ojek atau taksi online.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep Kusmawati mengatakan, jumlah vaksin tahap selanjutnya, masih belum diketahui, jika ada data yang masuk maka akan ada informasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur. “Hingga saat ini belum ada informasi. Jadi, kami tidak tahu,” katanya, Rabu, (17/2/2021).

Dia mengatakan, akhir Februari atau awal Maret akan dilakukan vaksin tahap II. Sasarannya mencakup petugas pelayanan publik dan lansia di atas 60 tahun. “Vaksin tahap II akan dilakukan untuk melindungi dari bahaya berbagai penyakit,” paparnya.

Diketahui, berdasarkan data nasional, sasaran vaksinasi tahap II sebanyak 38.513.446 orang. Rinciannya terdiri dari sekitar 21,5 juta lansia  dan 16,9  juta  orang yang bekerja di sekor publik. Rencananya, vaksinasi akan ditargetkan selesai selama enam hari dengan jumlah sasaran sebanyak 55.000 pedagang.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep Agus Mulyono mengatakan, vaksin tahap II akan dilakukan, saat ini masih tahap pendataan. Data itu tidak masuk ke Dinkes. Tetapi, OPD mengajukan dan akan tercover pada Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan (Pusdatin) “Termasuk wartawan juga bisa mendaftar,” pungkasnya.(timKM)

Terkendala Pendataan, Vaksinasi Terancam Molor

(FOTO: KM/JAMALUDDIN)
VAKSIN: Pelaksanaan penyuntikan vaksin tahap dua terancam molor.

Berdasarkan surat edaran (SE) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), pendataan sasaran vaksinasi Covid-19 untuk pelayan publik tahap II paling lambat ditarget pada 13 Februari. Tetapi, di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, data penerima vaksin Covid-19 tahap II  belum rampung. Sehingga vaksinasi tahap II belum bisa diselenggarakan.

Seksi Survim Dinkes dan KB Sampang, Esti Utami mengatakan, pengajuan kebutuhan vaksin Covid-19 tahap II untuk pejabat publik hingga saat ini belum selesai, sehingga pelaksanaan vaksin tidak bisa ditentukan.

Bahkan pihaknya sudah mengingatkan kepada instansi atau organisasi pemerintah dan non pemerintah yang menjadi target sasaran. Seperti, anggota TNI dan Polri, ASN di tingkat kecamatan hingga OPD, termasuk perbankan. Sampai saat ini, data sasaran yang diperuntukan belum rampung. Kemudian, untuk Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dirinya mengaku tidak tahu.

Selain itu, untuk data OPD dan guru sangat minim, sehingga untuk melaksanakan pengajuan kebutuhan vaksinasi terkendala dari data itu. Namun, saat ditanya jumlah data sementara, ia mengaku kurang lebih 1.500 orang.

“Datanya belum rampung, untuk tingkat kecamatan hanya diperkirakan ada dua. Yakni kecamatan Pengarengan dan Banyuates. Untuk perbankan hanya Bank Mandiri, Bank Syariah, Bank Jatim,” tuturnya, Rabu (17/2/2021).

Dikatakannya, hingga saat ini masih menunggu kiriman data sasaran untuk diajukan ke pemerintah pusat. Selain itu, untuk pendataan banyak cara, antaranya berdasarkan data instansi, kemudian berdasarkan nomor seluler, sehingga untuk penerima vaksin akan ada notifikasi ke handphone masing-masing.

Sementara itu, karena kementerian sudah menargetkan pada Februari, maka dirinya menargetkan pada minggu terakhir Februari,  data sasaran untuk vaksin tahap II sudah harus rampung. Tetapi, untuk waktu pelaksanaan, hingga saat ini belum dijadwal oleh pemerintah provinsi. Bahkan, saat ini masih pelaksanaan penyuntikan dosis yang kedua untuk vaksin tahap I.

“Belum ada jadwal pelaksanaan. Yang tahap I saja belum selesai,  gimana mau beranjak vaksin tahap II.. Untuk data, mungkin Februari ini sudah valid. Data itu sulit didapat karena sasarannya bukan untuk nakes. Kalau nakes kan datanya ada pada kami,” imbuhnya.

Kendati demikian, untuk tempat pelaksanaan vaksin, dirinya mengaku berada di semua puskesmas, dan untuk nakesnya harus yang teruji. Adapun untuk nakes dari swasta hanya membantu. “Semua puskesmas melaksanakan penyuntikan vaksin, tapi kalau klinik itu harus dilihat dulu, sudah teruji apa tidak,” pungkasnya. (timKM)

Alokasi Vaksin Masih Menunggu Data Pusdatin

 

(FOTO: KM/ IST)
MENUNGGU DATA: Seorang tenaga kesehatan (nakes) sedang menjalani vaksinasi di kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan.

 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan merencanakan jadwal kegiatan vaksinasi gelombang kedua untuk pekerja publik pada minggu ketiga di bulan Februari ini. Namun pelaksanaannya, bergantung pada ketersediaan vaksin dan data sasaran vaksinasi.

Hal itu diungkapkan oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan Achmad Marsuki melalui Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Pamekasan Nanang Suyanto pada Rabu (17/2/2021)

Dia menuturkan, pihaknya belum memiliki data sasaran, data akan diterima dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan (Pusdatin), setelah data diterima pihaknya akan melakukan verifikasi lalu dikirimkan kembali ke Pusdatin untuk dijadikan data pasti sasaran vaksinasi.

“Karena data sasaran akan berkaitan dengan jumlah alokasi vaksin,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, ada sejumlah kelompok esensial yang bakal menerima vaksin di antaranya yaitu aparat keamanan berupa, Polisi, TNI dan Satpol PP., ASN dan PNS yang ada di Pamekasan, anggota DPRD, pedagang di pasar, atlet, jurnalis, aparat desa, pegawai BUMN, dan BUMD dan guru.

Namun demikian, sembari menunggu data dari Pusdatin, pihaknya mengantisipasi dengan segera mengirimkan surat ke masing-masing penanggung jawab kelompok untuk melakukan pendataan oleh OPD atau instansi terkait.

“Kesehatan fokus ke pelayanan, datanya dipasok oleh masing-masing OPD dan instansi terkait,” lanjutnya.

Sementara itu, vaksin yang datang ke Pamekasan masih dua kali, totalnya 5.680 dosis, untuk tenaga kesehatan (nakes). Untuk vaksinasi gelombang kedua yang akan menyasar pekerja publik, hingga saat ini belum datang.

“Kami belum dapat informasi kapan datang vaksin. Diharapkan ya minggu ketiga itu,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Syafiuddin meminta Pemkab Pamekasan untuk memprioritaskan tenaga kependidikan (tendik). Sebab, pendidikan selama ini sudah cukup lumpuh dengan sistem kegiatan belajar mengajar yang tidak efektif akibat Covid-19.

Bahkan, dia ingin agar tendik di setiap lembaga dilakukan rapid antigen setiap setengah bulan sekali. Karena, kesehatan tendik berpengaruh terhadap kesehatan para siswa dan murid.

“Kesehatan di sekolah ini menjadi penting. Seperti yang kita ketahui, bahwa sekarang sudah diberlakukan pembelajaran tatap muka (PTM),” tukasnya. (ali/maf)

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *