Massa Rumah Advokasi Rakyat (RAR) Tuding Terjadi Jual Beli Jabatan

  • Whatsapp
CACAT HUKUM: Rumah advokasi rakyat (RAR) sedang melakukan demo di depan BKPSDA, Kamis (10/10/2019).

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Sejumlah massa mengatasnamakan Rumah Advokasi Rakyat (RAR), menggelar akti demonstrasi. Mereka menyoroti kebijakan mutasi oleh bupati Bangkalan.

Aksi tersebut, digelar di depan halaman kantor Pemkab Bangkalan dan halaman kantor  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan, Kamis (10/10/2019).

Koordinator RAR Risang Bima Wijaya menyebut, pelantikan 132 pejabat eselon II, III dan IV di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Rabu (9/10), merupakan pelantikan keluarga. Sebab,  dari jumlah tersebut, masih ada yang memiliki hubungan kekerabatan.

“Apa itu, yang dilantik istrinya, iparnya, anaknya dari masing-masing pejabat yang sudah jadi sebelumnya. Siapa yang ngatur gitu, jongos yang ngatur. Kok bisa jongos ngatur kayak gitu,” katanya, Kamis (10/10).

Sayangnya, Risang enggan menjelaskan tentang siapa yang dimaksud jongos tersebut. Bahkan, dia menyebut, pejabat yang dilantik tersebut merupakan jabatan yang diperjual-belikan. Selain itu, banyaknya pejabat yang baru dimutasi belum ada satu tahun sudah dipindahtugaskan ke organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

“Itu, kabid yang dulu di perizinan dimutasi di dishub. Belum ada dua bulan, sudah dimutasi lagi ke DLH. Beda di sini tarifnya, ada kantor kering kantor basah,” teriaknya.

Selain itu, dilantiknya Sudibyo sebagai kepala Dinas (Kadis) Kesahatan Bangkalan juga dipersoalka. Menurutnya, Sudibyo bukan mengundurkan diri, namun disuruh mundur. Sebab, surat rekomendasi Komisi ASN yang tidak turun karena tidak memenuhi syarat.

“Sudibyo itu diminta untuk mengundurkan diri, karena buat nutupin malu, karena rekomendasi dari KASN tidak keluar,” jelasnya.

Dia juga menyebut, ada tiga pejabat yang sudah dipecat karena diduga terlibat kasus korupsi, namun dilantik lagi. Bahkan Risang menantang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan untuk mengeluarkan data.

“Ada tiga pejabat yang yang sudah dipecat karena kasus korupsi dilantik lagi, diangkat lagi jadi pejabat. Tiga pejabat pecatan diangkat lagi,” lanjutnya.

Risang juga menuding oknum pegawai BUMD sebagai dalang di balik jual beli jabatan itu. Menurutnya, ada persekongkolan BKPSDA, Inspektorat dan oknum pegawai BUMD untuk jual beli jabatan tersebut.

“Pejabat yang seharusnya pintar itu mau saja dibodohi sama Imron ini untuk membuat bisnis jual beli jabatan,” tandasnya.

Tudingan-tudingan yang dilayangkan oleh aktivis Bangkalan tersebut, sayangnya tidak mendapat respon baik dari bupati maupun Plt Kepala BKPSDA Bangkalan Ari Murfianto. Saat dihubungi oleh pihak Kabar Madura, Ari enggan memberikan komentarnya dan hanya membaca pesan via whatsapp. (ina/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *