Massa Tuntut Tanggung Jawab Sekda Sumenep Atasi Masalah BPNT

  • Whatsapp
(KM/IMAM MAHDI ) TUNTUT: Mahasiswa yang tergabung dalam Komisariat PMII Universitas Wiraraja menuntut Sekkab Sumenep tanggung jawab atas sejumlah kasus BPNT.

Kabarmadura.id/Sumenep-Hingga saat ini, kasus Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Sumenep tidak kunjung menemukan titik temu. Bahkan, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep selaku Tim Koordinasi Program BPNT dinilai tidak bergerak, bahkan dianggap mati karena tidak berfungsi.

Hal itu disampaikan demonstran dari Komisariat PMII Universitas Wiraraja Sumenep yang melakukan aksi di depan kantor Pemkab Sumenep, Kamis (23/1/2020).

Dalam orasinya, Dimas Wahyu Abdillah selaku korlap aksi menuntut Sekkab Sumenep mundur dari jabatan sebagai Tim Koordinasi Program BPNT. Sebab, dia menilai, terjadi beberapa kali masalah realisasi BPNT dan melenceng dari pedoman umum.

Selain itu, standar pangan dinilai buruk, termasuk intervensi bank sebagai pihak ketiga, penyaluran dalam suplai, monopoli e-warung serta kebobrokan yang lain yang jauh dari kata ideal.

“Ini adalah akibat dari tidak bertanggungjawabnya Tim koordinasi BPNT,” tegasnya. Kamis (23/01/2020)

Sekkab juga dianggap belum ada langkah konkret untuk mengurangi permasalahan dan kasus terkait BPNT.

“Jangan-jangan sekkab mencari kambing hitam yang akan disalahakan atas persoalan BPNT,” ujarnya.

Dia mencontohkan, seperti masalah di kepulauan saat ini masih belum tuntas, Bahkan, muncul pemblokiran agen non e-warung yang mengambil suplai dari non bulog, baru-baru ini terjadi di Kecamatan Lenteng. Sehingga, dianggap ada suplayer siluman.

Sedangkan menurutnya, pedoman dari Kememsos Nomor 20 tahun 2019, hal itu diperbolehkan dan sah saja melalui mekanisme pasar.

Ditambahkan, persoalan BPNT semakin pelik lantaran bank mitra penyaluran juga ikut campur. Sikap profesionalisme seakan digadaikan demi kepentinagan korporasi.

“Sekkab harus bertanggung jawab penuh. Sebab, sekda selaku kepala timkor dari pelaksanaan BPNT di Kabupaten Sumemep,” ulang dia dengan tegas.

Diberitakan sebelumnnya, juga terdapat pihak yang mengungkap adanya praktik penukaran beras dengan kualitas baik menjadi beras berkualitas buruk. Peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Pragaan.

Selain itu, beredar rekaman video percakapan antara ibu-ibu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan seseorang yang diduga sebagai petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan beberapa petugas lainnya.

Dalam perbincangan itu, terlontar bahwa masyarakat miskin tidak layak mengkonsumsi beras berkualitas premium atau bagus. Karena beras yang berkualitas itu hanya dikonsumsi oleh orang-orang kaya.

Terpisah, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep Edy Rasiadi mengatakan, permaslahan BPNT saat ini bertahap sudah dilakukan, termasuk pada masyarakat. Bahkan, mengenai e-warung sudah diatasi bersama dinsos

“Kami terus melakukan yang terbaik untuk BPNT ke depannya,” pungkasnya

Massa lebih dari 50 orang itu, melakukan aksi diakhiri dengan tahlil bersama menandakan Sekkab tidak berdaya atau sudah mati. (imd/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *