Masuk Tahun Politik, KKP Hentikan Program Pugar 2024

News98 views
Banner Iklan

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN-Lantaran sudah memasuki tahun politik, program Pemberdayaan Usaha Garam (PUGar) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak lagi berlanjut di 2024.

Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Pamekasan Abdul Fata mengatakan, program itu sejatinya sangat berdampak kesejahteraan para petani garam, karena PUGar tersebut lebih meningkatkan sarana dan prasarana para petambak garam untuk bisa meningkatkan produktivitas panen garam dari musim ke musim.

“Program pugar diberhentikan untuk sementara, bahasanya kementerian itu, di-off-kan untuk sementara, karena tahun politik,” paparnya, Kamis (21/12/2023).

Untuk proses pelaksanaan di 2023 sudah dituntaskannya. Dari anggaran Rp1,8 miliar, terdapat beberapa program yang sudah dikerjakan, di antaranya, pembangunan jalan produksi, saluran atau irigasi, gudang garam rakyat dan lahan integrasi garam.

Baca Juga:  Sambut 1 Abad NU, Lesbumi Jember Telaah NU di Abad ke-2

Sedangkan pengembangan lahan integrasi garam yang dilakukan melalui tender sudah rampung seratus persen sebelum berakhirnya masa kontrak.

Lahan integrasi garam yang didanai dari anggaran PUGar tersebut, dialokasikan senilai Rp550 juta. Setelah dilaksanakan tender, nilai kontraknya sebesar Rp459.183.864, sehingga masih ada sisa anggaran sebesar Rp90,8 juta. Sisa anggaran tersebut tidak dikembalikan ke  KKP, tetapi dibelanjakan untuk pembelian geomembran yang diberikan kepada petambak garam.

“Jadi sudah ditinjau langsung langsung oleh Irjen KKP selama 5 hari di Pamekasan, semua kegiatan yang bersumber dari tugas pembantuan (TP) sudah diaudit, baik secara administrasi, maupun ke lapangan,” imbuhnya.

Baca Juga:  Jasmas HCML Dinilai Merugikan Nelayan karena Tidak Mengganti Rumpon yang Hilang

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Harun Suyitno menyampaikan, program yang menyangkut produktivitas masyarakat itu perlu dilanjutkan, kendati KKP sudah menghentikan kucuran dana. Pemkab diminta segera merumuskan untuk tetap ada pemberdayaan dan pembinaan secara berkelanjutan.

“Biar masyarakat tidak terlalu merasakan dampaknya, kami berharap kepada pemerintah daerah ada sedikit perhatian, kalaupun tidak bisa maksimal secara keseluruhan untuk bisa memberi bantuan dari KKP,” terangnya.

Pewarta: Khoyrul Umam Syarif

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *