Masyarakat Keluhkan Pencabutan Sepihak Bantuan PKH

  • Whatsapp
BANTUAN: Masyarakat keluhkan bantuan PKH, akibat dicabut tanpa pemberi tahuan sebelumnya

Kabarmadura.id/Sampang-Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sampang, dikeluhkan. Hal itu tidak terlepas dari pencabutan hak penerima salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinilai dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Esa salah satu anak dari Siyah yang haknya sebagai penerima bansos PKH dicabut mengungkapkan, dirinya mengaku heran atas kebijakan pemerintah yang menghapus keluarganya dari daftar penerima PKH.

Padahal menurut Esa, keluarganya masih memenuhi komponen sebagai penerima bansos PKH. Sebab, meski dirinya sudah lulus dari bangku sekolah, salah satu adiknya masih berstatus pelajar aktif di salah satu sekolah di Kabupaten Sampang.

Menurutnya, hal itu masih sesuai dengan keriteria keluarga miskin yang memiliki komponen belum menyelesaikan pendidikan, baik di tingkat SD/MI, SMP/MTs, maupun  SMA/MA, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

“Saya heran dengan kebijakn pemerintah yang telah mencabut PKH milik ibu saya, padahal saya masih punya adik yang masih berada di bangku sekolah,” keluhnya, kemarin (23/10)

Pihaknya juga menambahkan, selain kasus pencabutan hak sebagai penerima PKH tanpa pemberitahuan, dirinya juga menuding penyaluran PKH saat ini tidak tepat sasaran, karena banyak orang yang lebih mampu yang menerima bantuan itu, tanpa kendala apapun.

Ada pula keluarga yang tidak mempunyai anak dengan status dan masih mampu untuk memenui kebutuhan sehari-hari, malah menerima bantuan dari pemerintah pusat tersebut.

“Banyak orang yang lebih mampu dari saya tapi menerima bantuan PKH, ada pula tidak punya anak yang sekolah tapi menerima bantuan PKH,” ungkapnya.

Esa berharap, permasalahan tersebut bisa segera ditangani oleh pemerintah, karena pihaknya sudah berulang kali melakukan upaya untuk mengurus dan mengajukan kembali sebagai penerima PKH, namun sampai saat ini tidak ada penanganan.

“Permasalahan ini harus segera diselesaikan, karena saya sudah sering ke Dinas Sosial tapi tidak ada tanggapan,” pintanya.

Sementara itu, Koordinator Kabupaten (Koorkab) PKH Kabupaten Sampang Nanang Muldianto menyampaikan, tidak adanya pencairan terhadap penerima bansos PKH itu banyak  kemungkinan, bisa saja tingkat kehadiran anaknya di sekolah kurang dari 85 % sehingga pencairan itu dipending hingga 3 tahap.

Kemudian, jika masih tidak memenuhi komitmen serta anaknya sering tidak hadir ke sekolah, bansosnya tidak akan diberikan, bahkan haknya sebagai penerima PKH bisa dicabut.

“Pencabutan bansos PKH ini kemungkinan, bisa saja tingkat kehadiran anaknya di sekolahan minim,” jelasnya.

Nanang menambahkan, ada 3 komponen syarat yang harus dipenuhi oleh KPM PKH,  yakni komponen kesehatan, berupa ibu hamil dan balita. Komponen pendidikan dengan kategori SD, SMP dan SMA. Kemudian kesejahteraan sosial, dengan kategori lanjut usia dan disabilitas berat.

Dirinya berharap, warga yang mengeluhkan tentang pencabutan hak sebagai penerima PKH, untuk datang langsung pada pendamping PKH dengan membata data lengkap adminstrasi yang dibutuhkan.

“Jika ada yang tidak mempunyai anak sekolah tapi menerima bantuan, mungkin itu masuk kategori hamil, lansia dan atau disabilitas,” pungkasnya. (KM49/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *