Mayoritas Kades di Sampang Enggan Pikirkan Pendapatan Asli Desa

  • Whatsapp
(FOTO: KM/DOKUMEN) ENGGAN: Membentuk desa mandiri, memang harus ada ketegasan dari dinas terkait.

KABARMADURA.ID, Sampang –Terdapat 14 kecamatan dan 180 desa di Sampang. Namun, desa yang mandiri dalam mengelola pendapatan asli desa (PADes), jumlahnya masih minim.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang Suhanto menuturkan, di Sampang terdapat 180 desa yang seharusnya bisa mengelola PADesnya dengan cara mengelola potensi-potensi yang ada.

Dirinya menyayangkan, dari 180 desa tersebut, minim yang mengelola PADes. Bahkan PADes terkesan tidak dipikirkan secara serius oleh aparat desa. Suhanto juga mengungkapkan, kebanyakan kepala desa (kades) saat terpilih tidak pernah membahas PADes atau mengntrolnya.

“Yang saya sayangkan, karena desa ini tidak pernah berbicara tentang PADes. Begitu, jadi kades tidak pernah berbicara atau mengontrol PADes,” ungkapnya, Kamis (12/11/2020).

Padahal, kata Suhanto, jika desa tersebut mau mengelola PADes, akan didukung. Sebab, nantinya akan menyejahterakan dan memberdayakan masyarakat desa.

Sehingga, pada tahun 2021 mendatang, dengan adanya kenaikan honor aparat desa, pihaknya meminta desa itu dapat mengelolanya. Sebab, selama ini yang sudah menyiapkan PADes hanya tiga desa di satu kecamatan. Sedangkan yang pengelolaannya optimal hanya satu desa.

“Kalau di Kecamatan Torjun, hanya ada satu desa yang menyiapkan PADes, padahal program itu, agar ke depan ini bisa mengelola potensi dan bisa menghasilkan sebagai PADes,” imbuhnya.

Kendati demikian, untuk mewujudkan desa-desa yang mendiri atau bisa mengelola PADes tersebut, dirinya mengajukan bantuan ke pemerintah pusat, agar potensi desa itu bisa dikelola.

Berbeda dengan wilayah selatan dan pantura, di wilayah tengah hingga saat ini belum diketahui potensinya. Kecuali Desa Napo laok yang direncanakan sebagai desa pariwisata dan itu diintervensi oleh pemerintah.

“Yang saya rasakan selama ini di daerah pertengahan belum diketahui potensi desanya dan belum ada pengelolaan, memang belum ada intervensi dari kabupaten, kecuali Napo Laok,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Abusiri menuturkan bahwa jika memang desa tersebut diinginkam untuk jadi desa mandiri, seharusnya ada penekanan. Sebab, membentuk desa mandiri itu sangat membantu perekonomian masyarakat desa.

“Intinya itu harus tegas, jika hanya keinginan saja sampai kapanpun tidak bisa terealisasi,” pungkas Suhanto. (mal/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *