Mayoritas Lahan Pendidikan di Bangkalan Rentan Bermasalah

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HWLMI YAHYA) RAWAN KONFLIK: Ratusan lahan tanah sekolah dasar negeri (SDN) di Bangkalan belum tersertifikasi. 

KABARMADURA.ID | BANGKALAN -Mayoritas lahan khusus yang digunakan untuk bidang pendidikan rawan bermasalah. Terutama, sekolah dasar negeri (SDN) dan sekolah menengah pertama (SMP). Sebab dari  total jumlah lahan tersebut, masih banyak yang belum dilengkapi dengan legalitas kepemilikan lahan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan, tahun 2020 jumlah total lembaga pendidikan mencapai 693 lahan. Rinciannya, 638 lahan SDN dan 55 lahan SMP. Dari jumlah tersebut, hanya 188 sekolah yang sudah memiliki legalitas lahan atau sertifikat. Sedangkan sisanya, 505 lahan pendidikan masih belum tersertifikasi.

Bacaan Lainnya

“Jumlah SDN lebih banyak, secara otomatis banyak juga yang belum terurus sertifikasi lahannya. Letak lokasinya tersebar di setiap pelosok desa,” ujar Kepala Bidang (Kabid)  Umum Disdik Bangkalan Wiwik, Minggu (21/11/2021).

Menurutnya, secara umum pengurusan sertifikasi lahan ditangani langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sedangkan instansinya hanya membantu melakukan pendataan. “Jadi kami hanya sekedar membantu, bukan kami yang melakukan pensertifikatan lahan ini,” ucapnya.

Hal senada diungkapkan, Kabid SD Disdik Bangkalan Dewi Ega. Dia memaparkan, tidak sedikit lahan sekolah yang bermasalah. Mirisnya, persoalan tersebut kerap kali berimbas terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM). “Kami sudah selalu mendorong agar pengurusan sertifikat untuk lahan tanah SDN ini dijadikan prioritas,” paparnya.

Sementara itu Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan menuturkan, pengurusan sertifikasi lahan pendidikan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Apabila anggarannya tidak mencukupi, perlu adanya upaya khusus agar sertifikasi lahan sekolah bisa teratasi. Bahkan sudah sering mengingatkan eksekutif tentang upaya pengurusan aset tahan.

“Kami juga khawatir jika nanti tidak segera diurus, akan menimbulkan masalah baru. Ini kan berkaitan dengan lahan, kalau nanti ada masalah di kemudian hari, akan menjadi masalah yang berimbas terhadap dunia pendidikan di daerah,” responnya.

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *