Mayoritas OPD Sampang Bertipe Rendah

  • Whatsapp
KM/SUBHAN-IMAM SANUSI: Kabag Organisasi Setkab Sampang

Kabarmadura.id – Sejauh ini, hanya empat organisasi perangkat daerah (OPD) milik Pemerintah Kabupetan (Pemkab) Sampang yang sudah bertipe A, sedang sisanya masih berada di tipe B dan C. Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Sampang menyebut, kebanyakan  OPD di lingkungan Pemkab Sampang masih bertipe rendah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan OPD, mengisyarakatkan indikator penilaian tipologi OPD terdiri dari dua aspek, pertama, aspek umum, meliputi luas wilayah, jumlah pendududk dan besaran anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Sedang aspek yang kedua, terdiri dari unsur teknis yang disesuaikan dengan urusan, dan beban kerja masing-masing OPD, semisal cakupan kerja, jumlah desa dan lain sebagainya.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sampang Puthut Budi Santoso yang dikonfirmasi melalui Kabag Organisasi Imam Sanusi mengatakan, tipe OPD ditentukan berdasarkan hasil kajian, skor indikator tipologi OPD sesuai urusan. Namun di Sampang, skor tipologi rata-rata OPD relatif masih rendah. Dari 28 OPD, baru empat yang sudah bertipe A.

Untuk bisa memiliki tipe A, setiap OPD harus bisa mengumpulkan poin indikator tipologi dari semua aspek sebanyak-banyaknya. Untuk mendapatkan tipe A, OPD harus mengumpulkan poin minimal 800-1000, tipe B dari 600-800 poin dan tipe C dari 0-600 poin. Sayangnya, indikator tipologi OPD di Sampang masih kurang dari 800 poin.

“Dari 28 OPD, yang bertipe A baru empat, 20 OPD tipe B dan empat OPD lainya masih tipe C. Hal itu, karena poin indikator tipologi rendah,” kata Imam Sanusi saat ditemui Kabar Madura, Rabu (17/10).

Indikator tipologi, lanjut Imam, masing-masing OPD tidak sama, sesuai dengan urusannya. Semisal Dinas Perikanan, untuk mendapatkan poin dan tipe tinggi, harus memiliki unit usaha bidang perikanan yang memadai, jumlah SIUP budidaya dan pelabuhan perikanan, luas perairan laut dan sebagainya. Semua indikator itu harus tersedia sesuai dengan kondisi lapangan.

Semakin tinggi tipe OPD itu, maka jumlah pejabat struktural lebih banyak, kucuran anggaran program kegitan setiap tahun lebih besar dan lain sebagainya. Namun demikian, Imam mengklaim, dengan banyaknya OPD yang masih bertipe rendah itu, tidak memiliki efek dan pengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat.

“Sebelum OPD ini dibentuk, sudah dihitungn semua beban kerja. Pengkategorian tipe ini hanya untuk pembedaan, OPD agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program. Kami sudah menata kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran sesuai amanat PP 18/2016,” kelitnya.

Untuk itu, Imam menegaskan, upaya peninjauan tipe OPD dapat dilakukan, maksimal per tiga tahun. Setiap peninjau tipe OPD, dikaji oleh instansinya, bersama pihak ketiga yang kompeten. Setelah itu, pengkajian dilanjut di tataran dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), tim otonomi daerah (otoda) dan Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sambung Imam, OPD yang tidak terima atau kurang puas, karena mendapatkan tipe kecil atau C dan B, dipersilahkan membuat kajian atas semua indikator tipologi yang ada dan diusulkan ke bupati, maka selanjutnya dapat dipelajari oleh instansinya bersama tim khusus.

“Peninjauan tipe OPD masih akan dilakukan tahun depan, yakni 2019 mendatang. Jika hasil kajian skor indikator tipologi meningkat maka tipe OPD ini bisa dinaikkan sesuai poin yang didapat,” pungkasnya. (sub/waw)

 

Tipe A

Dinas Pendidikan (Disdik)

Dinas Pertanian (Dispertan)

Dinas Kesehatan (Dinkes)

Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)

 

Tipe B

Dinas Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKPPPA).

Dinas Sosial (Dinsos)

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus).

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Beppelitbangda)

Dinas Koperasi, Usaha Migro dan Ketenaga Kerjaan (Diskumnaker)

Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pindu (DPMPTSP).

Inspektorat

Dinas Lingkunga Hidup (DLH)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP)

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-PP)

Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumberdaya Manosia (BKPSDM).

Dinas Persagangan dan Perindustrian (Disperindagprin).

Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil (Dispendukcapil)

Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo)

Sekretariat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)

 

Tipe C

Dinas Perikanan

Dinas Perhubungan (Dishub)

Dinas Ketahanan Pangan (DKP)

Badan Penanggulangan Bencan Daerah (BPBD)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *