Mayoritas Perusahaan Abaikan BPJS Ketenagakerjaan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/DOKUMEN) BELUM MERATA: Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kabupaten Sampang relatif rendah.

KABARMADURA.ID | SAMPANG -Kendati sudah diundangkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, untuk mendorong para tenaga kerja menjadi peserta. Hanya saja, hingga saat ini belum semua pekerja tercover jaminan sosial tersebut.

Berdasarkan Data yang dihimpun Kabar Madura dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Sampang, jumlah pekerja yang sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan sekitar 1.200 jiwa dari total jumlah pekerja 2.400 jiwa yang tersebar di 132 perusahaan.

Bacaan Lainnya

Plt Kepala Bidang (Kabid) Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja DPMPTSP dan Naker Sampang Agus Sumarso melalui Kasi Hubungan Perindustrian Heru Suhendra mengatakan, sejatinya semua pekerja di perusahaan kecil dan sedang hingga besar wajib mendapat perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, di daerah yang dikenal dengan slogan Kota Bahari hingga kini kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan belum merata. Hanya sebagian pekerja yang terkaver. Meski demikian, instansinya tidak bisa berbuat banyak, hanya menghimbau perusahaan agar segera mendaftarkan para pekerjanya.

“Memang belum merata untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini, masih sekitar 50 persen yang terkaver. Rata-rata, upaya perusahaan mendaftarkan para pekerjanya secara bertahap,” ujarnya, Rabu (20/10/2021).

Menurutnya pasca diundangkan perbup jaminan sosial ketenagakerjaan, langsung dibentuk tim kepatuhan untuk mendorong maksimalisasi kepesertaan. Sehingga tidak hanya pekerja di perusahaan yang wajib terkaver BPJS Ketenagakerjaan, melainkan semua pekerja non Aparatur Sipil Negara (ASN), pekerja Badan Usaha Milik desa (BUMdes) dan tenaga honor daerah.

“Untuk Implementasi Perbup Ketenagakerjaan Nomor 5/2020 ini, sudah ada tim kepatuhan, maka kedepan ini tinggal memaksimalkan realisasinya saja,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Tim Kepatuhan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan meminta, semua OPD untuk mendorong pegawai non ASN untuk segera didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Manakala masih dibutuhkan sosialisasi, pihaknya akan memfasilitasi dengan mendatangkan pihak BPJS Ketenagakerjaan.

“Dengan diundangkannya Perbup 5/2020 ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya peningkatan kepesertaan jaminan sosial bagi para tenaga kerja non ASN dan pekerja di perusahaan,” responnya.

Reporter: M. Subhan

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *