oleh

Mayoritas Usaha Wisata di Sampang Abaikan TDUP

Kabarmadura.id/Sampang-Dari sejumlah pengusaha pariwisata di Sampang, hanya segelintir yang megantongi izin. Izin tersebut berupa tanda daftar usaha parawisata (TDUP). Namun sejauh ini,  jumlah yang sudah terdaftar dan mendapatkan TDUP baru 39 usaha pariwisata. Padahal geliat usaha sektor wisata di Sampang beberapa tahun terakhir ini terus meningkat.

TDUP itu diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sampang.

Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP Sampang Suaidi Asyikin mengatakan, mayoritas usaha wisata belum memiliki TDUP. Padahal, untuk proses pendaftaran izin tersebut, sangat mudah, cukup malalui OSS.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pada Pasal 15 dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016, pengusaha pariwisata diwajibkan mendaftarkan usahanya berupa TDUP.

Usaha yang diwajibkan memiliki TDUP, meliputi daya tarik wisata, pengelolaan pemandian air panas alami, jasa transportasi wisata, biro perjalanan wisata, restoran, kafe, hotel, villa, karaoke, spa, dan sebagainya.

Persyaratan untuk mengurus TDUP cukup mudah, yakni melampirkan akta pendirian perusahaan, keputusan pengesahan akte pendirian perusahaan, identitas pemilik dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta lainnya dengan mengikuti tahapan yang sudah ada.

Suaidi mengaku tidak bisa memaksa, karena dirinya hanya sebatas melayani jika dan permohonan dari masyarakat.

“Kalau hemat kami, masih rendahnya kepemilikan TDUP ini, karena kesadaran pelaku usaha yang perlu terus ditingkat, maka kami harap pelaku usaha segera mengurus izin,” ungkapnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Sampang Imam Sanusi mengatakan, penyebab masalah itu, karena ada beberapa persyaratan yang belum bisa terpenuhi, saat ini mayoritas pelaku usaha masih dalam proses mengurusnya.

“Kami sudah mensosialisasikan dan berharap semua pengelola wisata bisa mengantongi TDUP, sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan, pihak pengelola tidak disalahkan,” ungkapnya. (sub/pin)

Komentar

News Feed