Mediasi Sengketa Caleg PPP Pamekasan Masih Buntu

  • Whatsapp
KM/Moh Tamimi-Parpol: Kibaran bendera partai politik di depan gedung KPU Sumenep

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Menjelang penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih, konflik antarcaleg di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum mereda. Meskipun sudah ada penyaatan terjadi perdamaian oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Pamekasan, namun pihak yang bersengketa membantahnya.

Sebagaimana dikatakan Ketua DPC PPP Pamekasan Halili, sengketa pemilihan anggota legislatif (pileg) untuk Dapil Pamekasan IV tersebut, akan diselesaikan dalam proses mediasi, alias tidak sampai disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, mediasi juga digelar di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.

“Kami sudah panggil  masing-masing pihak, soal mencabut tidaknya adalah domain DPP PPP, tetapi dengan mediasi ini, sudah mengarah kepada titik terang bahwa persoalan ini akan diselesaikan di internal partai,” ungkapnya.

Dengan ditangani DPP PPP, meringankan bebannya di tingkat DPC PPP. Apalagi, kata Halili, pihaknya tidak diperkenankan ikut dalam proses mediasi tersebut. Setiap pihak yang bersengketa, dipanggil tanpa melibatkan pengurus DPC PPP Pamekasan.

Mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara caleg atas nama Ubaidillah dan Zamachari itu, kata Halili, masih berlangsung. Diharapkan bisa berakhir dengan damai.

“Mediasi belum ada hasil, saya belum ada laporan dari DPP soal keputusan, misalnya jika ada kompensasi seperti apa bentuknya,” terangnya.

Sementara itu, Haidar Ansori selaku tim sukses dari Ubaidillah merasa kecewa terhadap pernyataan dari Ketua DPC PPP Pamekasan Halil. Pernyataan tersebut dinilainya kurang bijaksana.

“Berbicara kekecewaan, kami sedari awal sudah sangat kecewa banget terhadap ketua DPC PPP Pamekasan, karena tidak ada kepastian, dan kelanjutan persoalan perselisihan di dapil 4 ini,” tegasnya.

Menurutnya, Halili yang juga caleg PPP di dapil yang sama, diharapkan turut menyelesaikan masalah tersebut.

“Karena sketua DPC PPP itu berasal dari dapil 4, setidaknya segera mengambil langkah  untuk caleg di Pamekasan yang ada masalah,” paparnya.

Sejauh ini, permohonan gugatan dari kubu Ubaidillah itu masih tercatat dalam daftar sengketa pemilu di MK. Dalam permohonan gugatan tersebut, DPP PPP bertindak sebagai penggugat mewakili sengketa pemilu caleg PPP di Dapil IV Pamekasan.

Surat tersebut teregister dengan nomor 136-10-14/AP3-DPR-DPRD-/PAN.MK/2019. DPP PPP juga mengkuasakan gugatan itu kepada 11 orang pengacara.

Dalam pokok perkaranya, dinyatakan bahwa setelah seluruh dokumen C1 Kecamatan Kadur terkumpul, dari keterangan kepala desa, dinyatakan terdapat dua TPS di Kadur yang mendata pemilih yang tidak hadir namun ikut mencoblos. Padahal mereka telah meninggal dunia, merantau, data ganda dan dakit.

Selain itu, berdasarkan rekomendasi Bawaslu bernomor 0164/Bawaslu-PROV-JI-19/V/2019, merekomendasikan KPU Pamekasan untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di dua TPS tersebut.

Dalam surat tersebut, Bawaslu juga memerintahkan KPU Pamekasan untuk meregister sengketa itu dalam form DB2.DPRD-kab/kota, karena penyelesaian pelanggaran tersebut sudah melampaui batas waktu, sehingga harus diajukan ke MK. (km47/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *