Melampaui, Target PAD Uji Kir Pamekasan Layak Naik

  • Whatsapp
DIPERIKSA: Pengendara bermotor roda empat saat melakukan uji kir di jalan Raya Sumenep, Kabupaten Pamekasan.

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Retribusi dari kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) kir, Belum mencapai target pendapatan asli daerah (PAD). Dari target senilai Rp500 juta,hanya terealisai Rp459.488.600. Jumlah itu, didapat dari 6.056 unit KBWU pendaftar.

Kepala Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan (Dishub) Pamekasan Wardi melalui Staf Penguji Kendaraan Bermotor Eko Wahyudi beralasan, kepesertaan saat ini ada yang tidak uji kir dan ada pula yang dimutasi ke luar daerah.

Untuk mencapai target, Dishub Pamekasan menargetkan setiap bulannya senilai Rp41.666.666. Dengan demikian, pada akhir tahun anggaran, bisa melampaui target PAD.

“Meski belum capai target. Sisa waktu kami masih 4 bulan dalam memperbaiki capaian tersebut,” katanya, Rabu (4/9).

Terlebih, pada tahun 2018 lalu, target PAD berhasil tercapai, bahkan melampui. Dari target Rp500 juta, mampu dilampaui hhingga Rp698.3 juta. Hal itulah yang membuat Dishub merasa optimis, di tahun 2019 ini bakal mencapai atau bahkan melampauinya.

Tarif pengujian kendaraam bermotor itu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2012, yakni bertahap. Untuk pendaftaran pengujian, pertama kali senilai Rp8000 dan pendaftaran pengujian berkala senilai Rp5000. Untuk pengujian JBB, kurang dari atau sama dengan 3.500 kilogram (pick up/MPU) senilai Rp17 ribu.

Untuk kendaraan bermotor, JBB lebih besar dari atau sama dengan 3500 kg (kereta gandengan/kereta tempelan/mobil bus kecil tempat duduk kurang dari atau sama dengan 18 orang) senilai Rp20.000.

Untuk kendaraan bermotor JBB lebih besar dari atau sama dengan 3500 kilogram (mobil barang jenis truck mobil bus tempat duduk lebih dari 18 orang), senilai Rp20 ribu.

Mengenai tanda bukti lulus uji berkala pertama kali, buku uji penuh rusak, tanda uji, dan tanda samping, masing-masing senilaiRp15.000. Biaya bagi yang melakukan numpang uji keluar daerah, mutasi keluar daerah, alih fungsi, dan modifikasi masing masing senilai Rp25.000

“Selain itu ada biaya tambahan misalkan terlambat daftar dan terlambat uji yakni 2 persen dari retribusi terutang setiap bulan,” paparnya.

Bagi yang mendaftar, uji kir dilakukan 2 kali setahun, yakni, setiap 6 bulan sekali. Jika tidak melakukan pengujian, konsekuensinya ditanggung pendaftar.

“Kami hanya melayani dan menjalankan tugas sesuai prosedur,” ujarnya.

Mengenai kepesertaaan, saat ini menampung 30 sampai 40 KBWU dalam setiap harinya. Kepesertaan tersebut, diharapkan mampu mendongkrak rarget PAD yang telah ditentukan.

“Uji kir dilakukan setiap hari. Namun jika jam ke 2 atau pukul 13.00 WIB ke depan, tidak ada yang melakukan uji kir tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Pamekasan Moh. Ali mengatakan, KBWU setiap tahunnya mencapai target. Dengan begitu, potensi PAD dari sektor tersebut meningkat, sehingga targetnya layak dinaikkan.

Mengenai pentingnya uji kir, Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, masyarakat yang mepunyai kendaraan bermotor diharapkan mendaftar uji kir.

“Supaya tidak terjadi kecelakaan yang disebabkan tumpulnya rem tidak stabil. Atau lampu juga bisa normal dan kelengkapan lainnya,” jelasnya. (imd/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *